Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua – MPR membentuk Forum Papua sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan di Papua. Forum ini terdiri dari seluruh anggota DPR serta DPD yang dapil-nya berasal dari Papua.

Kamis (23/1), Forum Papua menggelar konferensi pers mengenai isu terkini di Papua. Forum tersebut mengkritik penanganan berbagai masalah Papua oleh pemerintah. Hadir anggota Forum Papua antara lain anggota DPD dari Papua Sanusi Rahaningmas dan Yorrys Raweyai, serta anggota DPR Fraksi PDIP dari Dapil Papua, Yorrys Raweyai.

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Sanusi menilai, pemerintah hingga saat ini tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik di Papua.

“Di satu sisi, negara ini takut kehilangan Papua. Tapi di sisi lain dia tidak mampu menyelesaikan konflik yang ada di Papua,” sebut Sanusi di ruang rapat MPR, Senayan, Jakarta Pusat. slot online

Ia mencontohkan, pemerintah memblokir seluruh akses internet di Papua saban kali wilayah itu dilanda konflik. Menurut Sanusi, pemerintah takut konflik Papua tersebar ke dunia internasional.

Setiap kali kerusuhan terjadi di Papua, itu semua internet segera diblokir. Hal ini menandakan bahwa negara tidak mau peristiwa di Papua itu terekspos keluar.

Jika terkespos, itu akan menjadi data publik bagi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua, yang dulunya sekian negara, sekarang sudah mencapai 57 negara dari 100 sekian negara. Ini sudah 50+1. Ini harus menjadi sebuah catatan bagi negara ini.

Selain itu, ia menyebut penanganan perkara di Papua juga selama ini hanya gencar di awal. Namun, lemah di akhir.

Begitu Papua sedang dalam kondisi ribut, itu negara gencar dengan berbagai fasilitas untuk datang berbondong-bondong ke Tanah Papua melihat kondisi. Namun setelah itu? Hilang tanpa bekas.

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Di kesempatan yang sama, Komaruddin Watubun mengkritisi langkah Kapolri yang sempat ngantor di Papua saat konflik meletus. Eks Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah ngantor di Papua September 2018. Saat itu, Papua sedang memanas.

“Karena yang seperti yang kita lihat ketika ada masalah Papua, kan negara sibuk. Presiden, menteri, ramai-ramai sibuk. Semua pulang pergi. Panglima TNI dan Kapolri bikin kantor di Papua. Habis itu tidak ada tindaklanjutnya,” ujar Komaruddin.

“Kebiasaan begini yang kami-kami ini merasa, masa negara seperti ini? Urusan negara seperti orang main catur saja, ” lanjut Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP itu.

Lebih lanjut, Yorrys Raweyai mengatakan, Forum Papua ingin bertemu dengan pemerintah untuk membahas solusi dari berbagai masalah di Papua.

“Kita fokus kepada kasus kasus, kejadian satu tahun terakhir misalnya Nduga. Sampai sekarang terlalu banyak persepsi kejanggalan yang muncul dalam fakta persidangan,” ungkapnya.

Mendagri Tito Karnavian menilai kawasan Papua masih menjadi daerah rawan konflik saat pemilu. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah sistem pemilihan menggunakan noken hingga keberadaan kelompok separatis bersenjata di Papua.

“Pertama, potensi konflik, terutama karena masalah sistem noken pegunungan, masalah jumlah pemilih, dan lain-lain. Ini kita akali dengan cara mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP, sensus, dan lain-lain yang sedang berjalan sekarang. Kita mediasi antara pihak-pihak yang berpotensi konflik,” kata Tito di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Sistem noken merupakan sistem pemilihan khas Papua yang biasanya diterapkan oleh masyarakat di kawasan pegunungan. Dalam sistem ini, suara masyarakat akan diwakili oleh kepala suku dan surat suara dimasukkan ke dalam noken.

Cara ini dinilai tidak demokratis karena suara akan bergantung kepada sikap politik kepala suku. Hal inilah yang biasanya kemudian memicu konflik selama proses pemilu.

Selain masalah sistem noken, menurut Tito, gangguan dalam pemilu juga bisa disebabkan oleh kelompok separatis bersenjata. Untuk mengatasi hal ini, Tito memastikan, pihaknya telah melibatkan Polri dan TNI untuk mempertebal keamanan jelang Pilkada serentak 2020.

“Kita perkuat dengan kegiatan intelijen, pendekatan kepada kelompok tersebut, maupun operasi penegakan hukum. Bila perlu penambahan jumlah anggota, bisa menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak ada pilkada,” tutupnya.

Pilkada serentak 2020 akan digelar tanggal 23 September mendatang. Total, akan ada 270 daerah yang ikut serta dalam pesta demokrasi ini.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Mendagri Tito Karnavian. Salah satu agenda pembahasan terkait RUU yang masuk Prolegnas 2020.

Di awal rapat, Tito memaparkan sejumlah RUU usulan pemerintah yang diharapkan masuk Prolegnas 2020. Kemendagri mengusulkan 5 RUU. Pertama, perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, RUU Otsus Papua, Revisi UU Pemilu, RUU Perubahan Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan RUU Partai Politik.

Dari kelima usulan pemerintah tersebut, Tito meminta RUU Otsus Papua masuk dalam Prolegnas Prioritas di tahun 2020. Secara  khusus, Tito meminta Komisi II DPR mengutamakan pembahasan RUU Otsus Papua sudah rampung sebelum 2021.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut pengesahan RUU Otsus Papua penting karena UU Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

“Masalah UU No 21 Tahun 2001 Otsus Papua, kami juga minta prioritas 2020, karena UU yang lama berlaku 20 tahun akan selesai 2021 sehingga tidak ada waktu lagi membahasnya selain tahun 2020,” kata Tito di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta  Pusat, Rabu (22/1).

Salah satu poin penting dalam RUU Otsus Papua adalah keberlanjutan dana otonomi khusus 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua.

“Prinsipnya kita ingin melakukan percepatan pembangunan di papua, afirmative action, sehingga isu isu yang  bisa merusak keutuhan NKRI itu, itu terjaga,” sebutnya.

RUU mana saja yang akan masuk Prolegnas 2020 akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pukul 13.00 WIB siang ini. Ada sejumlah RUU yang menjadi fokus pemerintah. Misalnya 4 RUU Omnibus Law yang diharapkan masuk Prolegnas Prioritas, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Farmasi.

Kepala Biro Operasi Polda Papua, Kombes Pol Gatot Hariwibowo menyampaikan, personel dari Polda Papua yang disiapkan sebanyak 500 hingga 700 personel yang fungsinya membantu kepolisian di 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada itu.

“Para kapolres di 11 kabupaten telah menyiapkan rencana pengamanan dan personel yang dilibatkan. Ini semua berkaitan dengan anggaran yang diajukan ke bupati setempat,” kata Gatot, Selasa (21/01) di Mapolda Papua.

Gatot menyampaikan, saat ini sudah ada 4 kabupaten yang menjalin kesepakatan bersama pemda setempat yakni  Polres Yalimo, Supiori, Asmat dan Mamberamo Raya. Sedangkan 7 polres lainnya dalam proses kesepakatan dan masih dibicarakan.

Sementara untuk wilayah gangguan kamtibmas di 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 masih dipetakan.

“Mendekati proses kampanye baru dapat dideteksi tingkat kerawanannya, begitu juga mengenai ganggun distribusi logistik, belum dapat kami prediksi,”jelas  Gatot.

Banjir Ibukota Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik – Meluap! Awal tahun baru diiringi dengan hujan lebat. Walhasil limpasan air liar bergerak dari hulu. Tidak hanya Ibukota, wilayah sekitarnya pun bernasib serupa. Sekurangnya, beberapa titik di Tangerang, Depok dan Bekasi ikut terendam.

Kita perlu sampaikan simpati pada seluruh korban banjir, serta mendorong pengerahan bantuan untuk dapat sampai ke lokasi sasaran yang terdampak. bet88

Meski begitu, tampaknya hanya di Ibukota, fenomena banjir mendapat sorotan yang sangat kuat. Momentum banjir mendapatkan muara politik. Wajar saja. Luapan air bercampur sumpah serapah terlihat di sosial media.

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Tidak pelak, banjir ini seolah membuka kembali luka yang membekas sisa kontestasi Pilkada DKI 2017. Gubernur Anies menjadi bahan bully, bahkan  diplesetkan menjadi Gabener, lebih jauh lagi disebut Wan Abud, Kadrun bahkan Onta Arab. Caci maki adalah normalitas kita saat ini, memilukan.

Batas intoleransi dan rasisme, sedemikian tipis, sering bertukar posisi selaras dengan tekanan kepentingan. Tentu menjadi bahan lelucon dan olok-olok adalah bagian dari resiko pemimpin, sekaligus moment of truth ujian kepemimpinan.

Manajemen Krisis

Jika merujuk linimasa media sosial, berbagai tagar menunjukkan perdebatan publik. Pembela dan pencela memberikan basis argumentasinya. Dalam pendekatan komunikasi publik, bencana alam berdekatan dengan periode krisis.

Dengan begitu perlu dilakukan penanganan yang terpadu dalam melewati fase krisis. Publik memiliki hak dalam menilai. Tetapi bila tidak mampu direspon dengan sigap, bisa jadi bencana alam berubah menjadi bencana politik.

Peran public relations menjadi penting. Terlebih, karena intensi Ibukota sebagai etalase dari wajah sebuah negara melekat. Harus disadari fase krisis, merupakan kombinasi dari ancaman sekaligus peluang (Firsan Nova, PRWar, 2014). Jika dapat ditangani dengan baik, citra merek tidak hanya akan pulih tetapi mendapatkan simpati positif, demikian pula sebaliknya.

Perang opini publik terjadi. Entitas yang terbelah, di sosial media, relatif dipenuhi dengan sentimen dominan yang negatif pada kinerja Gubernur. Bahkan mencoba melakukan perbandingan atas kerja Gubernur sebelumnya. Bersikap pasif dalam situasi krisis tentu dapat berakibat fatal.

Dibutuhkan pengelolaan krisis yang terpadu secara koordinatif bagian-bagian terkait. Perlu ditunjuk dan ditugasi untuk memberikan informasi secara reguler. Pengelolaan seluruh langkah-langkah taktis dan teknis, harus diinformasikan secara meluas ke publik, termasuk update apa yang telah dan akan dilakukan.

Sebaiknya, merangkul sebanyak mungkin media, termasuk di sosial media. Bersikap defensif sama buruknya dengan terlalu ofensif. Pemerintah daerah, harus mampu membangun relasi terbaiknya untuk mengamplifikasi tindakan melalui media. Bila tidak, periode krisis menjadi pertaruhan brand image.

Wajah Ibu kota

Mengapa kepemimpinan begitu mendapatkan sorotan tajam? Tentu saja karena beban tanggung jawab yang terletak di pundaknya. Bahwa penyebab banjir adalah aspek multidimensi adalah soal yang berbeda, sebab publik hanya akan terfokus pada apa yang dilakukan pemimpin. Begitu logika rasionalnya.

Banjir kali ini perlu serius ditangani. Bukan tidak mungkin, atas musabab banjir tersebut, akan terdapat alasan kuat untuk membenarkan pilihan pemindahan Ibukota, sebagai konsekuensi mengatasi beban berat Jakarta. Opsi solusi yang melompat, terlampau menyederhanakan persoalan.

Mimpi Ibukota, adalah puncak tertinggi dari imajinasi kota-kota. Dimana Ibukota memiliki keistimewaan lebih dari sebuah kota, yang menjadi lingkup interaksi dan teritori sosial. Ibukota menampilkan wajah representasi atas kompleksitas seluruh sendi kehidupan. Mulai dari ranah ekonomi, sosial bahkan politik.

Dengan begitu, seluruh harapan terbaik terletak pada Ibukota. Beban yang dipikulnya semakin berat. Pada kajian mengenai berbagai Ibukota, ketidakmampuan untuk mewujudkan visi komunal perkotaan, mengakibatkan kegagalan pembangunan, baik fisik maupun manusianya.

Konversi lahan serapan, batas antara ruang ekonomi dan residensial yang tidak direncanakan secara matang, mengakibatkan tumpang tindih wilayah pengembangan, adalah tantangan terbesarnya. Termasuk soal kepentingan ekonomi politik, dari para aktor yang bercokol di Ibukota.

Konsekuensi logis, perkembangan kota menjadi Ibukota, adalah daya tarik dan daya pikat bagi arus massif urbanisasi -urban sprawl. Maka densitas penduduk akan semakin mengalami kepadatan, batas ruang akan semakin bercampur, disertai berkurangnya wilayah spasial ruang publik.

Pada persoalan itu, leadership mendapatkan ujian. Menyeimbangkan kapasitas ruang, dan mengoptimalisasi fungsi wilayah, ditambah dengan keharusan untuk melakukan pendekatan manusiawi pada seluruh penduduk yang datang.

Populasi di Ibukota adalah social capital yang harus dapat dipergunakan secara baik. Bila jumlah yang bertambah tersebut tidak di maksimalisasi, bisa berubah menjadi hal yang destruktif. Kepadatan penduduk dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi, bahkan gesekan sosial (Eko Laksono, Metropolis Universalis, 2013).

Banjir menjadi periode belajar yang mahal bagi semua. Mengubah diri dari blaming culture menjadi learning culture. Termasuk kepada free rider yang menggunakan momen banjir sebagai arena pertarungan kepentingan.

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Refleksi Politik

Banjir di Ibukota kali ini bukan sekedar genangan. Sekaligus luapan. Sisipan politik tidak dapat dihindarkan. Momentum bencana, sekaligus momen politik. Menempatkan citra semata adalah kesalahan. Tampilan heroik dan dramatik yang diskenariokan, tidak perlu dimunculkan.

Kali ini, ketulusan dan kejujuran menjadi modalitas penting. Kapitalisasi isu oleh buzzer sosial media, perlu direspon melalui aksi nyata. Dibutuhkan penempatan juru bicara dari penanganan bencana banjir, lintas bagian secara terstruktur.

Peranan media mainstream tidak kalah pentingnya, untuk membantu menjelaskan duduk perkara. Terutama guna menjawab, terkait berbagai tuduhan yang mengakibatkan terjadinya bencana. Memenangi opini dan persepsi publik, mengatasi bias informasi.

Lebih jauh dari itu, orientasi kepada bantuan bagi korban terdampak banjir harus disegerakan, tersalurkan dan tersampaikan mengatasi beban penderitaan. Agar harapan di tahun yang baru, tidak hilang tersapu gelombang banjir yang melanda.

Sejatinya pemimpin, harus mampu menempatkan langkah konkrit mengatasi masalah banjir, dengan bertumpu pada kepentingan korban sebagai aspek tertinggi dari nilai kemanusiaan. Hal tersebut perlu diingatkan, lebih dari sekedar polesan citra politik.

Sehingga dapat mengubah wajah metropolis, tidak menjadi parasitopolis – kota penuh kejahatan sosial, atau tiranopolis -kota tirani absolut, bahkan necropolis -kota kematian, karena kekuasaan melupakan persoalan kemanusiaan. Menjadikan Ibukota yang memanusiakan manusia! Jelas dibutuhkan kerja lebih keras.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil menuturkan, terdapat dinamika dalam menangani persoalan bencana di Jabar. Dinamika yang dimaksud seperti sulitnya akses menuju lokasi bencana hingga masyarakat yang enggan untuk dievakuasi.

Dia menyebut misalnya di Bekasi, Jawa Barat. Emil, sapaan Ridwan Kamil pada Kamis (2/1) mengunjungi warga terdampak banjir di Vila Taman Kartini, Bekasi Timur dan juga Posko STMIK Bani Saleh di Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur.

Di sana, Emil berdialog dengan warga. Dari hasil dialog itu, sejumlah warga memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir. Warga enggan dievakuasi ke tempat aman hingga banjir surut.

“Di Kota Bekasi, ternyata tidak semua ingin dievakuasi, setengah warga, yang saya bertemu sambil naik perahu karet, bertahan, ingin mungkin seburuk-buruknya di luar, ingin nyaman di rumahnya sendiri, hanya mereka minta disuplai makanan saja,” kata Emil di Bandung, Jumat (3/1).

Terkait dengan data korban bencana, Emil mengaku belum mengetahuinya secara pasti karena data masih terus diperbaharui. Tapi menurut dia, secara pasti terdapat puluhan ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak.

“Detailnya (terdampak banjir) masih terus di-update, tapi yang pasti puluhan ribu KK terdampak. Saya monitor sistem penanganan pengungsian juga sudah berjalan dengan baik,” ujar dia.

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya – Nurullita (40 tahun), eks karyawan PT. PPLA, mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dia hendak melaporkan soal nasibnya yang di-PHK lantaran punya pilihan capres yang tidak sesuai dengan pilihan bekas perusahaannya itu.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery. slot online

“Saya tidak ada permasalahan apa pun di kantor. Saya tidak tahu ya akan seperti itu (dipecat). Saya kan waktu itu foto saya itu dimasukin ke WhatsApp kantor, di-bully karena saya hadir di acaranya yang ada Pak Jokowi,” ungkap perempuan yang akrab disapa Lita ini saat ditemui di Kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Acara itu digelar para kepala desa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tak hanya itu, rangkaian kegiatan dalam acara itu pun dianggap tak bermuatan politis sebagaimana anggapan banyak pengkritik di media sosial. Begitu juga tak perlu dianggap kampanye

Diketahui, penyelenggaraan acara itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (BakornasP3KD).

Lita mengungkapkan, pemecatan atas dirinya dilakukan keesokan harinya setelah ia menghadiri acara Konvensi Rakyat, tempat Jokowi menyampaikan pidato. Ia tidak menyangka sekaligus kecewa dipecat hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Presiden.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

Lita sebelumnya menghadiri Konvensi Rakyat tanggal 24 Februari 2019, di Sentul, Bogor. Dalam agenda tersebut, Jokowi menyampaikan Pidato Kebangsaan.

Karena bisa berdiri sangat dekat dengan Jokowi, Nurlita spontan merasa bangga. Momen itu ia abadikan dalam bentuk foto yang kemudian ia upload ke dinding facebook-nya, dengan caption yang menunjukkan kebanggaannya itu.

Karena foto itulah, Nurlita keesokan harinya dipecat oleh manajemen PT. PPLA. Alasannya, Nurlita punya pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tersebut.

“Saya di lokasi Pak Jokowi sedang berpidato dan merasa bangga saja. Biasanya saya lihat di TV, ini saya melihat langsung, hanya 5 langkah dari Bapak Jokowi. Enggak ada saya mengucapkan siapa dan siapa, hanya saya kagum aja,” kisah Lita.

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

“Ya seperti itulah foto saya udah dibagikan di grup WhatsApp kantor ya, di-bully juga saya di sana. Acaranya kan hari Minggu, Senin paginya langsung dipecat,” terangnya lagi.

Perihal bully, Lita mengatakan, kerap menerima bully yang tidak mengenakkan. Salah-satunya yang diucapkan secara langsung oleh bosnya di kantor.

“Kamu dukung 01, tapi kamu cari makan di sini, malu dong,” kata Lita menirukan ucapan bosnya.

Akibat pemecatan ini, Lita pun melaporkannya ke Kemenaker. Lita datang sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Kemenaker didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

“Jadi kami dari organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo) mendampingi Ibu Lita. Yang mana Ibu Lita ini menjadi korban dari perusahaannya hanya karena perbedaan pandangan politik, yaitu pemutusan kerja secara sepihak. Ini sangat ironis, karena Ibu Lita bekerja pada perusahaan swasta, statusnya bukan aparatur sipil negara,” terang Muhamad Rizki, anggota organisasi Harjo, saat keluar dari kantor Kemenaker.

Menurut Rizki, PHK sepihak yang dilakukan bekas perusahaannya tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang adil serta profesional. Perusahaan telah melanggar Pasal 28 E ayat 3 UU 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Sebagai informasi, PT. PPLA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo. Perusahaan ini terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pihak PT PPLA membantah tudingan Nurullita itu. Komisaris PT PPLA, Mery Puspitasari, mengatakan, Nurullita yang mengundurkan diri dari pekerjaannya.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery saat dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/3).

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Dia itu mau saya pindahkan. Saya itu punya dua kantor, ya. Intinya gini deh, kalau bahasanya, kalau kinerjanya enggak benar, saya pindahan ke kantor 1,” katanya.

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Kinerjanya enggak bagus,” jawab Mery soal ditanya alasan pemindahan Nurullita.

Nurullita mendatangi kantor Kemenaker dengan didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

Menurut cerita Nurullita, perusahaan memecatnya karena menghadiri acara Konvensi Rakyat yang dihadiri oleh capres nomor urut 01 Jokowi. Keesokan harinya, Nurullita dipecat karena memiliki pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tempat ia bekerja.

Nurullita mempertanyakan sikap perusahaan yang memecatnya hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Jokowi.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

“Ini cukup menyedihkan juga ya. Karena apalagi pegawai swasta kan tidak ada yang namanya permasalahan untuk mengambil keputusan untuk memilih atau mendukung ikut proses dalam kampanye-kampanye pilpres,” kata Arya saat dihubungi, Jumat (22/3).

Ia kemudian mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengusut kasus Nurullita. Sebab, Arya mengatakan perusahaan tak boleh semena-mena dalam memberhentikan karyawan, terlebih urusan pilihan politik.

“Kita harapkan ini diproses saja di Disnaker, supaya tidak bisa semena-mena seperti ini, gitu. Kita berharap Disnaker bisa mengambil keputusan yang baik untuk hal ini, dan perusahaan harus mematuhi keputusan tersebut,” ucap Arya.

Arya berpandangan, berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Dia heran dengan sikap PT PPLA itu. “Ini swasta kok bisa melakukan hal seperti itu kepada pegawainya karena beda pilihan dengan bosnya, mungkin ya,” tutur Politikus Perindo itu.

PT PPLA sebelumnya membantah memecat Nurullita. Mereka berdalih akibat kinerja buruk, maka Nurullita dipindah tugaskan. Akan tetapi Nurullita tak mau dipindah hingga akhirnya mengundurkan diri.

Terkait alasan itu, Arya juga tak sependapat. Menurutnya, cara perusahaan memperlakukan Nurullita tak tepat.

“Alasan perusahaan memindahkan, nah itu juga pola yang enggak bener, memindahkan dia ke sana dan akhirnya dipecat itu enggak bener,” sebut Caleg Perindo Dapil Sumut III itu.

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia  – Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, pada Kamis (23/1) menginjakkan kaki di kota  Yogyakarta. Ia berada di Yogyakarta atas undangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI. sbobet88

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengaku banyak belajar dari salah satu parpol di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ucapan itu disampaikan Orban saat berada di Yogyakarta.

Orban berada di Yogyakarta atas undangan PKB untuk menghadiri Executive Committee Meeting Pimpinan Parpol dari seluruh dunia yang tergabung dalam Centrist Democracy International (CDI) pada Kamis (23/1).

Dia mengatakan, salah satu hal yang dipelajarinya dari PKB ialah bagaimana PKB mengedepankan identitas dan keagamaan dalam berpolitik.

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI.

“Sekitar setahun yang lalu saya bertemu dengan PKB. PKB saya lihat merupakan partai yang menginspirasi. Kita tahu di Eropa kita punya masalah soal isu identitas. Isu utamanya adalah gimana mempertahankan identitas nasional dan kekristenan,  kekuatan liberal berusaha memperkenalkan era baru, yaitu pascaKristen,” ucap Orban di Yogyakarta, Kamis (23/1).

“Saya rasa identitas merupakan hal yang penting bagi manusia. Terutama dalam hal identitas keagamaan,” sambung Orban.

Pada kesempatan tersebut, Orban secara khusus berterima kasih kepada PKB karena sudah menunjukkan identitas mereka dalam perpolitikan.

“Sebagai seorang Hungaria, Saya berterima kasih untuk memahami gerakan Islam mereka dan bagaimana mengekspresikan diri mereka secara politis. Saya melihat, kita melangkah semakin dekat. Kedekatan kita semakin erat,” kata dia.

“Beliau diundang oleh PKB kalau nggak salah, untuk datang dan oleh karena itu beliau datang ke acara itu,” sebut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat ditemui di Jakarta.

Setelah dari Yogyakarta, Orban akan terbang ke Jakarta. Dia dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Namun, pertemuan tersebut molor dari jadwal.

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Awalnya, Jokowi dan Orban dijadwalkan bertemu pada pukul 15.00 WIB. Akan tetapi, pertemuan ditunda selama satu jam.

“Sore ini, (PM Hungaria) Viktor Orban sudah di Yogyakarta. Dia semestinya bertemu Presiden jam tiga,” sebut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, di kantor Kemlu, Kamis (23/1).

“(pertemuan) dimundurkan jam 16.00 WIB karena pesawat terlambat dari Yogyakarta,” sambung dia.

Faizasyah tidak membeberkan penyebab pesawat yang membawa rombongan kenegaraan Hungaria terlambat berangkat dari Yogyakarta.

Dia mengatakan, Orban berada di Yogyakarta atas undangan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah bertemu Jokowi, Orban dijadwalkan langsung kembali ke negaranya.

Viktor Orban dan rombongan kenegaraan Hungaria tiba Istana Merdeka pada pukul 16.20 WIB. Setelah disambut Jokowi, Orban langsung menandatangani buku tamu kemudian menggelar pertemuan di ruang utama Istana Merdeka.

Saat bertemu Orban, Jokowi ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Seskab Pramono Anung.

Jokowi dan Orban akan membicarakan penguatan hubungan kedua negara terutama di bidang perekonomian. Pertemuan dua kepala pemerintahan tersebut juga merupakan puncak perayaan hubungan diplomatik RI-Hungaria ke-65.

“Saya menerima tamu dari jauh, dari Eropa tengah, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán di Istana Merdeka, hari ini. Kami membahas kerja sama di sejumlah bidang. Di antaranya tentang proyek penyediaan air bersih yang sudah selesai Desember 2019 dan diimplementasikan di 36 daerah di 12 provinsi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi dikutip laman facebooknya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, pertemuan itu juga membahas terkait program beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pelatihan sepakbola di Hungaria. “Ada program beasiswa di mana pemerintah Hungaria menyediakan 100 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia,” jelasnya.

“Hungaria juga berkomitmen untuk menyederhanakan proses visa bagi warga negara Indonesia,”

Bukan pertama kali Jokowi dan Orban bertemu di Indonesia. Pada 2016 lalu pertemuan serupa juga digelar di ibu kota Jakarta.

Jokowi menjelaskan alasan pertemuan ini digelar berkaitan dengan kerja sama yang sudah dijalin antar kedua negara. Salah satunya program penyediaan air bersih yang selesai tahun 2019 lalu.

“Tentu saja atas kerja sama kami dalam penyediaan air bersih, saya menghargai proyek yang selesai pada bulan Desember 2019 dan dilaksanakan di 36 lokasi di 12 provinsi di Indonesia,” kata Jokowi di lokasi.

Tak hanya itu, pembahasan juga merujuk pada dukungan Hungaria dalam Teknologi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Gerbang Tol. Jokowi meminta kesiapan dokumen mereka untuk badan usaha pelaksana sebelum lelang dibuka pada April 2020 nanti.

“Kerja sama tol, harap pastikan dokumen untuk proyek diserahkan pada 31 Januari 2020, yang terbaru, proses penawaran berlangsung pada bulan April 2020,” ujarnya.

Hingga kini pertemuan masih berlangsung secara tertutup. Orban dan Jokowi bukan kali pertama bertemu di Jakarta. Kedua kepala pemerintahan pernah melakukan pertemuan serupa pada 2016 lalu.

Keinginan Indonesia agar Uni Eropa membebaskan visa kunjungan kepada WNI mendapatkan dukungan Hungaria.

Dukungan dari negara anggota Uni Eropa itu disampaikan di sela kunjungan PM Hungaria Viktor Orban ke Indonesia. Saat berada di Jakarta Orban bertemu Presiden Jokowi. Menurut Menlu Hungaria Peter Szijjarto pembebasan visa schengen dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia-Uni Eropa. Szijjarto turut mendampingi Orban ketika bertemu Jokowi.

“Terkait hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, Hungaria mendukung pemberian bebas visa bagi WNI yang akan berkunjung ke negara-negara anggota UE tanpa visa,” kata Szijjarto.

Hingga kini, WNI belum mendapatkan fasilitas bebas visa schengen. Sampai 2020 ini, pemegang paspor hijau bebas visa ke sebanyak 71 negara kecuali negara-negara anggota Uni Eropa.

Sebelum mendampingi Orban, Szijjarto juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi. Pada pertemuan itu, turut menawarkan 100 beasiswa bagi pelajar. Pemberian beasiswa dimulai pada 2020 ini.

Atas pemberian ratusan beasiswa dari Hungaria, RI pun meningkatkan alokasi penerima beasiswa darmasiswa untuk pelajar Hungaria. Kesepakatan itu disepakati oleh Retno dan Szijjarto usai menggelar pertemuan di gedung Kemlu.

Sementara itu, pertemuan PM Orban dan Presiden Jokowi ditujukan sebagai puncak peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI.

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat – Pemilihan Umum (Pemilu 2019) memang telah usai digelar. Namun, suhu politik justru makin memanas beberapa waktu terakhir. Hal ini berhasil menyita perhatian Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Diungkapkan bahwa partai politik punya peranan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Partai-partai politik juga ikut bertanggung jawab untuk bangun Bangsa dan Negara,” kata Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (30/5/2019).

Ia mengungkapkan bahwa partai politik juga bertanggungjawab ketika Bangsa mengalami keretakan. Sehingga, tidak hanya menyebarkan kontestasi saja. Selain itu, Haedar menghimbau semua pihak untuk mencegah mobilisasi massa yang memiliki peluang menimbulkan kerusuhan. slot88

Menurutnya, kini banyak masyarakat yang mulai cemas akan kerenggangan yang terjadi sekarang ini. Salah satunya adalah soal Aceh. Ia pun sampai dititipi pesan untuk tidak diprovokasi oleh berbagai hal.

“Jangan sampai luka yang dulu begitu dalam lalu muncul lagi,” ujarnya.

Bareskrim Polri menangkap politikus PAN, Mustofa Nahrawardaya, pada Minggu (26/5) dini hari di kediamannya di Jakarta Selatan. Tak lama setelah ditangkap, pemilik akun @akuntofa itu lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran hoaks.

Mustofa dalam unggahan di twitternya @akuntofa pada 24 Mei menyebarkan konten berbau hoaks dan ujaran kebencian SARA. Dia mengunggah video oknum polisi yang tengah menganiaya seorang laki-laki di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat kericuhan 21-22 Mei.

Dalam unggahannya itu, Mustofa juga menyebut pria yang dianiaya hingga tewas itu bernama Harun. Namun, belakangan Mustofa meralat unggahan itu.

Mustofa diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang 19 tahun 2016 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946.

Terkait maraknya masalah soal ekonomi, liberalisasi, dan sosial budaya yang diproduksi, menurutnya hal ini adalah tanggung jawab dari mereka yang duduk di Senayan alias anggota DPR. Kunci untuk meredakan suhu politik yang kian memanas ini adalah pada kaum elite bangsa.

“Kalangan elit ini yang selama ini keluarkan pernyataan kontroversial. Masyarakat itu umumnya sudah diam, tenang. Tapi elite ini yang masih ada geliat dalam hasrat politiknya,” ujarnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut anggota parlemen yang di Senayan turut bertanggungjawab atas memanasnya suhu politik bangsa.

Hal itu diungkapkan Haedar di sela-sela silaturahmi dengan awak media di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Dik Tiro, Kota Yogyakarta, Kamis (30/5).

“Seperti tadi yang saya sarankan juga, ajak lah yang di Senayan ini, partai-partai politik juga untuk ikut bertanggungjawab (terkait panasnya suhu politik),” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada elite politik agar menahan diri. Hasrat-hasrat politik harus ada batasannya. Sedangkan di masyarakat sendiri secara umum kondisi sudah tenang.

“Kalau masyarakat itu pada umumnya sudah diam, masyarakat itu sudah tenang. Tapi elite ini masih ada geliat di dalam hasrat-hasrat politiknya, mungkin untuk ada batasnya,” katanya.

Situasi politik memanas tersebut juga sempat memunculkan isu referendum di Aceh. Untuk itu, dia meminta semua pihak agar tidak semakin membuat panas situasi.

Haedar mengatakan kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei jangan sampai  terulang lagi. Apalagi sampai menimbulkan korban meninggal. Setidaknya, kata dia, ada dua cara yang bisa dilakukan.

“Caranya dua, satu kita ajak kembali semua elemen bangsa, untuk sudah cukup lah jangan ada pengerahan massa lagi, gitu ya,” katanya.

Kedua, dia berharap penanganan kasus ini juga harus baik. Soal kerusuhan juga harus diselesaikan agar tidak terjadi lagi.

“Tetapi juga ya semuanya harus berhenti dan kuncinya sebenarnya di para elite di setiap komponen,” katanya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengonfirmasi Mustofa Nahrawardaya yang ditangkap polisi karena membuat cuitan bermuatan hoaks adalah pengurus. Namun, caleg PAN itu sudah lama tidak aktif.

Meski begitu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mengatakan Muhammadiyah sedang mempertimbangkan memberikan bantuan hukum untuk aktivis medsos itu.

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat

“PP Muhammadiyah mempertimbangkan dengan seksama untuk memberikan bantuan hukum untuk Saudara Mustofa,” ucap Abdul Mu’ti.

Bantuan hukum yang diberikan bukan berarti Muhammadiyah membenarkan tindakan Mustofa. Mu’ti menegaskan tindak-tanduk Mustofa tidak terkait dengan kebijakan PP Muhammadiyah.

“Apa yang dilakukan oleh Saudara Mustofa tidak ada sangkut pautnya dengan sikap dan kebijakan Muhammadiyah, tetapi lebih bersifat pribadi,” kata Mu’ti.

Di struktur Muhammadiyah, Mustofa tercatat sebagai anggota Divisi Broadcasting dan Informasi Publik Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. Namun sudah tidak aktif.

“Menurut informasi yang saya terima, sudah sekitar dua tahun Saudara Mustofa tidak aktif dalam kegiatan dan rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah,” ucap Abdul Mu’ti.

“Soal posisinya sebagai anggota MPI merupakan masalah internal Muhammadiyah,” pungkasnya.

Mustofa Nahrawardaya ditangkap polisi pada Minggu  dini hari di kediamannya, karena sebarkan hoaks penganiayaan remaja oleh polisi. Mustofa lalu ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa partainya siap memberikan pendampingan hukum. Untuk saat ini, dia menyebut internal PAN tengah mempelajari langkah-langkah pembelaan yang mungkin ditempuh.

“Jika diperlukan, tentu akan disiapkan juga kuasa hukum untuk memberikan pembelaan. Saat ini, kita masih mencari tahu secara detail tentang hoaks yang diduga disebarkan oleh Mustafa Nahra,” kata Saleh dalam keterangannya yang diterima kumparan, Minggu (26/5).

“Dari situ nanti, tentu akan dipelajari bagaimana langkah pembelaan yang dapat dilakukan,” imbuhnya

Di sisi lain, Saleh meminta agar polisi menyikapi masalah ini secara profesional. Khususnya dalam membuktikan semua tuduhan yang ada. Tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun.

“Saya berharap agar pihak kepolisian bersikap profesional. Perlu pembuktian yang akurat terkait dugaan penyebaran hoaks yang dialamatkan padanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh pun mengaku prihatin atas apa yang menimpa rekannya tersebut. Sebagai tokoh yang berada di pihak pendukung Prabowo-Sandi, Saleh menilai Mustofa sebagai aktivis medsos yang kritis.

“Saya ikut merasa prihatin dengan penetapan Mustafa Nahra sebagai tersangka. Dia salah seorang aktivis medsos yang selama ini dikenal kritis. Tidak hanya pada saat pemilu ini, bahkan jauh hari sebelumnya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam surat penangkapan yang diterima kumparan itu, Mustofa diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang 19 tahun 2016 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, perbuatan yang dilakukan Mustofa sudah sangat jelas, yakni telah memutarbalikkan keadaan yang sesungguhnya. Polri menegaskan tidak ada yang tewas dalam video itu.

“Kan udah, Pak Dedi Karopenmas sudah jelas (menyatakan), bahwa yang bersangkutan memutarbalikkan fakta,” ujar Iqbal saat konferensi pers di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR – Pemerintah Indonesia lagi dikejutkan oleh gerakan mahasiswa yang diinisiasi oleh generasi Z. Sebuah generasi yang dianggap paling individualis dan egois dibanding generasi para pendahulunya. Namun nyatanya, mahasiswa Gen Z mampu mengorganisir diri dan memobilisasi aksi.

Memang, sedikit orang bahkan pengamat politik yang mengetahui kenyataan bahwa di tangan generasi Z, politik tidak hanya menjadi perjuangan sosial tetapi sudah bersifat perjuangan personal. http://www.shortqtsyndrome.org/

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Alih-alih sebagai gerakan ideologis, gerakan mahasiswa saat ini lebih bermuatan praktis. Tujuan mereka turun kejalan menuntut DPR untuk membatalkan RUU KPK, RKUHP dan menuntaskan agenda reformasi. Karena kelompok mahasiswa sadar bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah kepentingan individu mereka dan masa depannya sendiri sebagai warga negara.

Sinisme mahasiswa Gen Z terhadap lembaga-lembaga negara, partai-partai politik, dan para politisi kadang diterjemahkan sebagai fenomena apatisme politik. Padahal ini fenomena yang jauh berbeda.

Alih-alih sebagai gerakan ideologis, gerakan mahasiswa saat ini lebih bermuatan praktis. Tujuan mereka turun kejalan menuntut DPR untuk membatalkan RUU KPK, RKUHP dan menuntaskan agenda reformasi. Karena kelompok mahasiswa sadar bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah kepentingan individu mereka dan masa depannya sendiri sebagai warga negara.

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Sinisme mahasiswa Gen Z terhadap lembaga-lembaga negara, partai-partai politik, dan para politisi kadang diterjemahkan sebagai fenomena apatisme politik. Padahal ini fenomena yang jauh berbeda.

Walaupun, anggapan ini lebih kuat terbangun karena persepsi mereka terhadap perilaku para politisi yang dianggap “korup” dan “jahat” ketimbang ketidakadilan sistemik.

Kebencian mahasiswa Gen Z  terhadap politisi semakin membesar, karena aktivisme politik kini dapat disalurkan tidak hanya melalui partai politik tetapi juga dapat dimandatkan pada berbagai bentuk kelompok politik, gerakan-gerakan protes, hingga penggunaan media baru.

Kebangkitan dari Politik Baru, menurut Andrew Heywood, dalam Politics (2013), dicerminkan dari gaya partisipasi yang lebih cair, partisipatoris, non hirarkis dan lebih spontan. Kehadiran politik baru juga ditopang oleh kemunculan masyarakat post-industri dan penyebaran nilai-nilai post-materialis.

Walaupun, anggapan ini lebih kuat terbangun karena persepsi mereka terhadap perilaku para politisi yang dianggap “korup” dan “jahat” ketimbang ketidakadilan sistemik.

Kebencian mahasiswa Gen Z  terhadap politisi semakin membesar, karena aktivisme politik kini dapat disalurkan tidak hanya melalui partai politik tetapi juga dapat diman

Kebangkitan dari Politik Baru, menurut Andrew Heywood, dalam Politics (2013), dicerminkan dari gaya partisipasi yang lebih cair, partisipatoris, non hirarkis dan lebih spontan. Kehadiran politik baru juga ditopang oleh kemunculan masyarakat post-industri dan penyebaran nilai-nilai post-materialis.

Eric Hoffer dalam bukunya yang berjudul The True Believer (1951), telah lama menyatakan bahwa orang yang paling mementingkan diri sendirilah yang kemungkinan besar paling gigih dalam perjuangan.

Menurut Hoffer, karena orang yang mementingkan diri sendiri sangat mudah merasa kecewa dan tidak puas. Maka dari itu, semakin besar sifat mementingkan diri seseorang, semakin tajam rasa kecewanya terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan dirinya.

Menariknya, jika ditelusuri lebih dalam, jujur dan terbuka, sebenarnya tidak semua mahasiswa merasa kecewa dan tidak puas terhadap berbagai polemik yang terjadi. Tetapi mereka tetap berada di dalam barisan demonstrasi.

Kondisi ini dijelaskan cukup lucu oleh Hoffer. Menurutnya, hampir dari seluruh kelahiran gerakan massa didahului oleh rasa bosan yang menumpuk yang tidak mendapatkan jalan keluar. Ini yang seringkali membuat, gerakan massa kemungkinan besar lebih banyak mendapatkan dukungan dari orang yang bosan daripada dari orang yang tertindas.

Sumber utama rasa bosan adalah kesadaran individu terhadap kehidupan yang menjemukan, hampa, tanpa makna. Maka dari itu, Hoffer menyatakan, individu dapat bebas dari rasa bosan jika ia hanyut dalam kegiatan kreatif atau sepenuhnya sibuk berjuang untuk hidup. Maka merangkul orang-orang bosan tersebut cukup potensial untuk memperbesar gerakan.

Pada konteks ini, kebosanan dapat menjelaskan munculnya hal-hal kreatif dan lucu di lautan massa sekaligus membuat seluruh mantan aktivis mahasiswa-mahasiswi dari generasi milenial, generasi X bernostalgia dengan berbagi foto masa lalu saat berdemonstrasi di media sosial.

Namun, dari semua unsur yang mempersatukan berbagai elemen gerakan mahasiswa bergerak bersama, rasa kecewa terhadap pemerintahan dan DPR adalah unsur yang paling menyatukan. Rasa kecewa menjadi tipping point yang menggerakan individu-individu untuk mengintegrasikan diri kedalam kolektif besar untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Rasa kekecewaan bersama dapat menyatukan perbedaan golongan, berbagi rasa kecewa bahkan dengan musuh sama dengan mengajaknya ikut bersama dalam satu barisan. Berbagi kekecewaan bisa menjadi wabah yang menjangkiti setiap orang untuk bertindak melampui norma dan tatanan sosial. Dan rasa kecewa hanya dapat diredam dengan memperbaiki keadaan bukan hanya memberi harapan.

Jangan sampai pemerintah terlambat dan menyesal, saat gerakan mahasiswa ini menjelma menjadi “Black Swan.”  Istilah  “Black Swan” dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb untuk menunjukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali yang melahirkan kegemparan. Dalam konteks ini adalah kemungkinan faktor X yang akan memberikan “kejutan” bagi situasi politik, ekonomi dan sosial mutakhir.

Terkait hal ini, mantan Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan secara pribadi mendukung mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPR. Dengan unjuk rasa, kata dia, mahasiswa dapat memunculkan dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah dan DPR.

“Saya ini mahasiswa dulunya. Saya senang demo dan saya mendukung mahasiswa demo, tetapi jangan merusak karena demo itu kemudian bisa memunculkan aspirasi. Dari situ pemerintah dan DPR jadi tahu apa keinginan mahasiswa,” kata Mahfud di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Mahfud menyayangkan unjuk rasa berakhir dengan kericuhan, yang kemudian merusak sejumlah fasilitas umum. Menurut dia, sebagai kalangan terpelajar mahasiswa seharusnya dapat menahan diri dari provokasi.

“Saya sudah bilang jangan membakar, jangan membakar hati dan jangan membakar gedung, kan gitu. Membakar hati kan manas-manasi terus gitu,” tegas Mahfud.

Terkait dugaan adanya pihak luar yang menumpang di tengah-tengah unjuk rasa, Mahfud menilai hal itu biasa di setiap aksi. Namun, menurutnya oknum yang menumpang tak pernah menjadi perhatian publik karena yang disoroti adalah aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

“Isu penumpang dan sebagainya menurut saya biasa, setiap demo ada penumpang ada provokatornya tapi itu tidak pernah menjadi arus utama. Ada yang menumpang ada, tapi enggak pernah menjadi perhatian publik karena yang jadi perhatian publik aspirasi utamanya,” ucap Mahfud.

“Saya melihat dari TV penumpangnya itu dia bicara sendiri dan viral dibuat sendiri di depan demo lalu ‘kami datang ke sini hanya meminta kepada MPR untuk mencopot Pak Jokowi’. Kan itu orang numpang dikeramaian, yang demo tidak bicara begitu yang demo asli,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah sudah memenuhi tuntutan mahasiswa dengan menunda pembahasan RKUHP. Sehingga ia meminta agar mahasiswa menahan diri dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.

“Sekarang waktunya cooling down. Untuk apa? Biar diolah dulu isi demonya kalau demo terus kapan (akan selesai), di demo terus padahal sudah ditangkap maksdunya,” pungkasnya.