Pandemi Covid-19 Dijadikan Ajang Kampanye 2020

Pandemi Covid-19 Dijadikan Ajang Kampanye 2020 – Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergerser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan. slot online

Pandemi Covid-19 Dijadikan Ajang Kampanye 2020

Meskipun pada Perppu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan.

Kelonggaran pengaturan pada Perppu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.

Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan Pilkada 2020, namun pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam mengingatkan para pejabat publik agar tidak memanfaatkan wabah Covid-19 menjadi ruang politik. “Ini peringatan bagi kita semua, terutama pejabat publik, tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi ruang politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan,” kata Anam melalui telekonferensi, Rabu (29/4/2020). Hal itu disampaikan terkait pemasangan wajah pejabat publik pada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial. Anam berpandangan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan. “Prinsip dasarnya itu tidak etis. Apapun sumber dananya, apakah ABPN, APBD, atau kantongnya sendiri, dalam konteks memasang foto pejabat dalam pemberian bantuan itu problem etika politiknya sangat serius,” ujarnya.

Daripada foto pribadi, ia berpandangan, pesan-pesan yang lebih universal untuk mencegah penyebaran virus corona dapat disematkan di bantuan tersebut. Misalnya, imbauan agar masyarakat tetap bekerja dan beribadah di rumah. Anam sekaligus menyoroti sejumlah isu terkait pembagian bantuan sosial yang dinilai belum maksimal. “Masih banyak catatan sebenarnya soal pemberian bantuan sosial, yang kurang tepat sasaran karena datanya kurang pas, terus juga belum maksimal karena memang kalau lihat angka dengan perbandingan penduduk juga memang berat,” tutur dia.

Diberitakan, Bupati Klaten Sri Mulyani mendapat sorotan karena terdapat foto dirinya yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial. Hal itu berujung trending-nya tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan. Tak berselang lama, Sri Mulyani menyatakan permohonan maafnya karena terdapat kekeliruan di lapangan. Sri Mulyani menjelaskan, kekeliruan tersebut lantaran bantuan dari Kemensos jumlahnya tak sebanding dengan yang disalurkan Pemkab Klaten. “Di lapangan mungkin ditempelin semua. Kejadiannya seperti itu,” terang dia.

Adapun bantuan hand sanitizer dari Kemensos, kata dia, hanya 1.000 botol saja dan milik Pemkab Klaten mencapai puluhan ribu botol. Akibatnya, jelas Sri Mulyani, oleh petugas di lapangan kemungkinan ikut tertempel dengan stiker wajahnya semua. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, ada beberapa hand sanitizer berstiker gambar wajahnya turut dibagikan kepada internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang (PAC) di 26 kecamatan. “Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC,” papar dia.

Pandemi Covid-19 Dijadikan Ajang Kampanye 2020

 Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan agar mereka tidak mempolitisasi bantuan sosial (bansos), khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Dia menegaskan, bansos berasal dari uang rakyat

Hal tersebut dikatakan Bambang saat memberikan bantuan kepada para sopir taksi bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar di Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan.

“Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat,” kata Bambang  Rabu (13/5/2020).

Bambang menyinggung sejumlah kasus pendistribusian bansos di daerah yang kental akan nuansa politis.

Menurutnya, Bawaslu harus memberikan perhatian ekstra kepada para kepala daerah, terutama yang akan maju di pilkada serentak.

“Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di pilkada.”

“Agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya,” tuturnya.

“Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan,” lanjut Bambang.

Politikus Golkar itu meminta agar para pejabat publik lebih sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini.

Bambang mengingatkan agar seluruh kerja-kerja dilakukan secara ikhlas dengan tidak memanfaatkan masa krisis demi kepentingan pribadi.

“Pandemi Covid-19 seharusnya membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat.”

“Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka di tengah krisis multidimensi ini,” kata mantan Ketua DPR ini.

“Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik.”

“Memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung di balik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial,” pungkas Bambang.

Keikutsertaan Partai Politik Dalam Menanggapi Virus Corona

Keikutsertaan Partai Politik Dalam Menanggapi Virus Corona – Saat ini, wabah virus corona (Covid-19) membuat kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat di banyak negara terguncang.

Bahkan saat ini sudah ribuan orang telah menjadi korban, hingga meninggal akibat keganasan virus yang menyerang dunia ini.

Diketahui selain dari pemerintah dan masyarakat sipil, berbagai seruan dan bantuan digulirkan untuk membantu penanganan virus corona (Covid-19) yang mematikan ini.

Lalu bagaimana dengan partai politik di tanah air?

Institute for Transformation Studies (Intrans) membuat riset tentang aktivitas partai politik selama pandemi Corona terjadi lewat riset bertajuk “Kontribusi Partai Politik dalam Bencana Penyeberan Virus Covid-19″. slot online indonesia

Direktur Intrans Andi Saiful Haq mengatakan pihaknya mencoba melacak bagaimana aktifitas partai politik dalam konteks perang melawan Covid-19, dengan melakukan tracking kontendan aktivtas Parpol melalui akun-akun resmi partai politik di media sosial (Website, Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube).

“Periode data yang disajikan Intrans adalah sejak 1 Maret hingga 19 April 2020,” ujar Saiful Haq dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

Keikutsertaan Partai Politik Dalam Menanggapi Virus Corona

Periode tersebut diambil sejak penetapan darurat bencana oleh pemerintah Indonesia dan kasus penyebaran virus Covid-19 mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Lalu bagaimana dengan partai politik di tanah air?

Institute for Transformation Studies (Intrans) membuat riset tentang aktivitas partai politik selama pandemi Corona terjadi lewat riset bertajuk “Kontribusi Partai Politik dalam Bencana Penyeberan Virus Covid-19″.

Direktur Intrans Andi Saiful Haq mengatakan pihaknya mencoba melacak bagaimana aktifitas partai politik dalam konteks perang melawan Covid-19, dengan melakukan tracking kontendan aktivtas Parpol melalui akun-akun resmi partai politik di media sosial (Website, Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube).

“Periode data yang disajikan Intrans adalah sejak 1 Maret hingga 19 April 2020,” ujar Saiful Haq dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

Periode tersebut diambil sejak penetapan darurat bencana oleh pemerintah Indonesia dan kasus penyebaran virus Covid-19 mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Data dan temuan Intrans menunjukkan aktivitas partai politik dan respon publik secara berurutan adalah sebagai berikut :

1.Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diapresiasi 483 ribu orang

2.Partai Demolkrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diapresiasi 438 ribu orang

3.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diapresiasi 353 ribu orang

4.Partai Gerakan Indonesia Raya diapresiasi (Gerindra) 338 ribu orang

5.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diapresiasi 130 ribu orang

6.Partai Demokrat diapresiasi 79,8 ribu orang

7.Partai Amanat Nasional (PAN) diapresiasi 51 ribu orang

8.Partai Nasdem diapresiasi 38,3 ribu orang

9.Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diapresiasi 25,2 ribu orang

10. Partai Golkar diapresiasi 21,3 ribu orang

Konten aktivitas yang muncul dari PSI yang paling ramai direspon publik adalah Surat Terbuka kepada Menteri Kesehatan, berisi masukan dan hal-hal penting yang penting menjadi perhatian Menkes dalam masa darurat perang melawan Covid-19.

Keikutsertaan Partai Politik Dalam Menanggapi Virus Corona

Sementara konten aktivitas PSI lain yang remain diapresiasi adalah mengenai langkah Anggota Legislatfi PSI di daerah-daerah yang menyumbangkan seluruh gajinya untuk membantu penanganan Covid-19.

Materi lainnya yang juga banyak di apresiasi adalah aktivitas aksi sosial struktur dan kader PSI di daerah-daerah yang melakukan pembagian masker, penyemprotan disinfektan, penggalangan dana, pembagian bahan pokok.

Khusus untuk DKI Jakarta, PSI juga secara aktif memberi masukan dan kritikan terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan bencana di DKI Jakarta, terkhusus terkait anggaran.

Sementara PDIP banyak mendapat apresiasi melalui konten aktivitas Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Daerah yang merupakan kader PDIP, apresiasi paling tingggi terlihat tertuju pada sepak terjang dan kebijakan Tri Risma Harini di Surabaya dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

Juga ada satu konten mengenai Anggota Legislatif PDIP di Tangerang Selatan yang menyumbangkan 1 tahun gajinya untuk penanganan Covid-19.

Konten aktivitas PKS di media sosial banyak diapresiasi terutama terkait Surat Terbuka PKS kepada Presiden Joko Widodo.

PKS juga mendapat apresiasi dari kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat langsung seperti penyeraha Alat Pelindung Diri (APD) pada tenaga medis, juga aktifitas kader-kader PKS di beberapa daerah.

Partai Gerindra mencuri perhatian dengan terpilihnya kader Gerindra Ariza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kata dia, bukan berarti partai lain tidak melakukan kegiatan dalam masa perang melawan Covid-19 ini namun tidak terekam dalam penelitian yang dilakukan Intrans periode 1 Maret – 19 April 2020.

Begitu hebatnya mesin politik memainkan suasana, seketika orang-orang di kampung dibuat heboh kedatangan tim sukses bagi-bagi sembako. Isinya lumayan cukup mengurangi ongkos bulanan, ada beras, gula, garam, minyak goreng, dan lain lain. Supaya lebih afdal, diberi kaus gratis bergambar dan bernomor punggung yang disponsori pasangan calon yang berjanji akan menyejahterakan rakyat.

Saat itulah partai politik berubah wujud bagaikan dewa penyelamat, yang datang dari elite partai tertentu membawa semangat kesejahteraan dan dibumbui semboyan “untuk menyejahterakan rakyat”. Itu hanya terjadi pada masa kampanye.

Dari definisi dan tujuan serta fungsi dari partai politik, dapat dirumuskan secara umum adalah sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar, partai politik merupakan organisasi yang diciptakan untuk membantu mewujudkan visi pembangunan pada segmen demokrasi dan politik, yang tujuan akhir adalah demi kesejahteraan rakyat.

Di sinilah dituntut adanya tanggung jawab moral parpol kepada rakyat untuk memastikan adil dan makmur benar-benar terwujud. Entah melalui jalur parlemen atau nonparlemen.

Akan tetapi, agak kurang rasanya kalau hanya sibuk bermain pada jalur parlemen melalui kader-kader politikusnya tanpa memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Pemerintah telah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional nonalam. Status kebencanaan ini diperkirakan berlangsung relatif lama sesuai dengan kondisi penanganannya.

Seluruh pemangku kepentingan mestinya terlibat di dalamnya, diberikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Bila dibawa dalam konteks pandemi virus corona di Indonesia, narasi ini sangat berkaitan erat sikap peduli terhadap kualitas kesehatan rakyat.

Namun, faktanya parpol justru sibuk memikirkan nasib pemilihan kepala daerah (pilkada) karena pandemi corona dan menunggu skema dari penyelenggara agar pilkada tidak memicu bertambahnya jumlah kasus virus corona.

Kepedulian terhadap pandemi corona adalah soal kemanusiaan yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama.

Menghadapi situasi itu, bila berpikir oportunis dan praktis, kemudian parpol mau bagi-bagi masker, cairan pembersih tangan, atau sarung tangan (alat pelindung diri/APD), sangat menguntungkan parpol yang bersangkutan agar tetap mendapat kepercayaan rakyat di tengah pandemi, mengingat keadaan ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Bayangkan, andaikata semua parpol berlomba-lomba membagikan masker, cairan pembersih tangan, dan keperluan lain terkait dengan pandemi virus corona kepada rakyat, sisi keuntungannya adalah mampu menjaga hasrat rakyat berpolitik agar tetap stabil.

Maka, potensi munculnya stigma parpol hanya hadir menjelang pilkada, reses atau kunjungan kerja sangat sendikit. Pada saat bersamaan, parpol akan lebih dikenal oleh rakyat karena kepeduliannya, bukan hanya peduli ketika masa-masa kampanye.

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat – Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato politik terakhirnya sebagai ketua partai di kongres nasional partai pada hari Minggu karena ia akan digantikan oleh pemimpin baru.

Sekretaris Jenderal Dems Hinca Panjaitan mengatakan pada hari Jumat bahwa mantan presiden masih akan melayani partai tetapi dia akan memberikan posisi ketua kepada anggota partai lainnya.

“Dia telah mempersiapkan pendaratannya,” kata Hinca di markas partai di Jakarta Pusat.

Hinca menolak menyebutkan calon potensial untuk jabatan itu, tetapi mengatakan bahwa ketua berikutnya akan berasal dari dalam partai, membantah rumor yang beredar bahwa mantan kepala Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo adalah salah satu kandidat. idn slot

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Ketika ditanya tentang kemungkinan putra sulung Yudhoyono Agus Harimurti menggantikan ayahnya, Hinca mengatakan Agus memiliki kesempatan yang sama dengan anggota lainnya, termasuk adik lelaki Agus, Edhie Baskoro.

Agus dilaporkan telah mengunjungi cabang-cabang regional partai sejak awal tahun untuk mempromosikan dirinya.

“Kandidat terkuat sejauh ini adalah Agus,” kata wakil ketua Dems Syarief Hasan.

Namun, Syarief tidak yakin apakah Agus akan berlari tanpa lawan.

Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak Oktober 2019 setelah tugasnya sebagai kepala komando pemilihan bersama partai berakhir setelah pemilihan umum 2019.

Banyak pengamat mengatakan Agus berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

Menurut sebuah survei pada bulan Februari yang dilakukan oleh Jakarta, Agus berada di antara lima calon kandidat presiden terkuat dengan elektabilitas 8,3 persen, di bawah mantan wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno (9,6 persen) dan di atas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (5,7 persen).

Agus Harimurti Yudhoyono, putra tertua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah terpilih sebagai ketua baru Partai Demokrat secara aklamasi pada hari Minggu, mengikuti jejak ayahnya.

Keputusan itu dibuat setelah sesi pleno, yang diadakan selama kongres nasional kelima partai di Jakarta, melakukan verifikasi dan menyatakan Agus memenuhi syarat untuk menjadi ketua baru partai.

“Itu benar, [dia] dipilih secara aklamasi,” kata eksekutif Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip oleh kompas.com, Minggu.

Selama pendaftaran pencalonannya, AHY telah menerima 93 persen suara dari dewan eksekutif regional partai (DPD) dan dewan eksekutif cabang (DPC).

AHY adalah politisi kelima yang memegang posisi tersebut setelah Subur Budhisantoso memimpin partai dari 2001 hingga 2005, Hadi Utomo dari 2005 hingga 2010, Anas Urbaningrum dari 2010 hingga 2013 dan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2013 hingga 2020.

Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak Oktober 2019 setelah tugasnya sebagai kepala komando pemilihan bersama partai berakhir setelah pemilihan umum 2019.

Banyak pengamat mengatakan Agus mungkin mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024.

Penyerahan kepemimpinan Partai Demokrat dari mantan ketua partai dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada putra sulungnya Agus Hartimurti Yudhoyono adalah kesempatan bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan pemilihan 2024 mendatang, kata para pengamat.

Agus terpilih sebagai ketua partai baru untuk menggantikan ayahnya setelah sidang paripurna di kongres nasional kelima partai di Jakarta pada 15 Maret 20.

Dia memasuki arena politik pada tahun 2016 ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, dengan Sylviana Murni sebagai pasangannya, menandai perubahan karir setelah 16 tahun di militer. Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak 19 Oktober.

Peneliti Pusat Studi Strategis Internasional (CSIS) Arya Fernandes mengatakan kepemimpinan Agus datang pada waktu yang menantang bagi partai karena telah mengalami penurunan suara yang stabil.

“Agus memulai dengan situasi yang tidak nyaman. Ada tren penurunan suara untuk partai dalam pemilihan legislatif, 20% pada 2009, 10% pada 2014, dan 7% pada 2019, ”kata Arya.

Partai Demokrat selesai ketujuh dalam pemilihan legislatif 2019, mendapatkan 7,64% suara. Posisi seperti itu akan membuat sulit bagi Agus untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024, Arya mengatakan, mengingat bahwa ambang presiden saat ini bagian minimum dari partai suara legislatif harus menang untuk mencalonkan calon presiden adalah 20%, artinya Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan Agus untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Adi Wibowo memperingatkan bahwa pemilih akan meragukan kemampuan kepemimpinan Agus dalam pemilihan 2024 jika dia tidak memiliki prestasi politik atau keberhasilan konkret sebelum lomba.

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Maruf Amin yang merupakan Wakil Presiden Indonesia memberikan apresiasi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono atau sering disapa AHY yang terpilih menjadi Ketua Umum dari Partai Demokrat, di mana ia menggantikan ayahnya, Soesilo Bambang Yudhyono alias SBY.

“Saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada saudara AHY yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat,” ujar Maruf Amin di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Melihat Agus Harimurti Yudhoyono terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat, ia melihat adanya regenerasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat tersebut.

Terpilihnya AHY menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat yaitu untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Oleh karena itu, sekarang AHY telah resmi menggantikan ayahnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum di mana ia akan memimpin Demokrat selama lima tahun ke depan.

Di hadapan para kader, AHY berjanji akan membawa partai berlambang mercy itu kembali jaya seperti ketika sang ayah di awal-awal memimpin Demokrat.

Dia mengklaim, bahwa ayahnya sudah melakukan regenerasi dan memberikan peluang bagi generasi selanjutnya untuk memimpin Demokrat.

“Bapak SBY bukan hanya beretorika, dan beliau mengatakan memang partai ini harus terus menyiapkan kader-kader dan generasi-generasi penerusnya,” kata AHY.

“Tugas kita semuanya, generasi penerus adalah memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada para founding father, para pemimpin dan juga generasi pendahulu Partai Demokrat atas segala jasa, kerja keras, dan pengabdiannya untuk partai ini,” sambungnya.

Di tengah pandemi virus corona Covid-19, kabar mengejutkan datang dari Partai Demokrat. Ketua Umum partai tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menyerahkan tonggak kepemimpinan di partai berlambang mercy itu kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Estafet tersebut diumumkan pada Kongres V Demokrat yang digelar di Jakarta Convention Center, hari Minggu (15/3) lalu. Agus terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum lantaran diterima oleh 600 pemegang hak suara Demokrat yang hadir.

Sebelum sang putra sulung terpilih, SBY yakin pemimpin baru mampu mengemban tugas besar selama lima tahun ke depan. Dia juga mengatakan Partai Demokrat itu melakukan koreksi internal selama lima tahun belakangan. “Utamanya menyangkut integritas kader Demokrat,” kata SBY.

Karier politik AHY sendiri relatif melejit selama 2 tahun belakangan. Dia memulai posisinya sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat.

Setelah mengikuti Pemilu di tahun 2019, kemudian dia menjadi Wakil Ketua Umum Partai. Banyak yang menganggap ini merupakan loncatan karir AHY dan wujud Demokrat sebagai partai keluarga. Tetapi Rully Akbar yang merupakan Peneliti Lingkaran Survei Indonesia mengatakan AHY adalah pilihan terbaik di tengah-tengah kemerosotan suara dari partai. “Tanpa menepikan yang lain, dia paling populer dan pengalamannya banyak,” kata Rully.

Rully mengatakan AHY sudah memiliki bekal yakni maju pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Gagal meraih kursi DKI-1, namanya lalu sempat digadang sebagai calon wakil presiden sebelum Pemilihan Presiden 2019. “Dia mewarisi SBY secara langsung, paling dekat dengan tahta,” kata Rully.

Selain itu Rully juga menganggap usia muda AHY menjadi bekal lain untuk menggantikan sang ayah yang semakin berumur. Regenerasi ini penting lantaran suara Demokrat terus menurun sejak kontestasi politik 2014. Usai menjadi juara tahun 2009, Demokrat berada di posisi empat di

Pemilihan Umum Legislatif dengan 10,1% suara. Lima tahun kemudian perolehan suaranya terjun ke posisi 7 dengan 7,77% suara. “Dengan direvitalisasi AHY mungkin saja bisa kembali paling tidak ke tiga besar,” katanya.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

Penundaan Pemilu Karena COVID-19 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan penundaan pemilihan umum daerah 2020 di daerah-daerah di mana orang-orang telah dinyatakan positif menggunakan COVID-19.

Kepala Bawaslu Abhan mengatakan pada hari Selasa bahwa badan tersebut telah mengirim surat rekomendasi kepada KPU pada hari Senin, meminta komisi untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana “penundaan pemungutan suara”  dan pemilihan susulan mungkin dilakukan.

Istilah pemilihan lanjutan (penundaan pemungutan suara) dan pemilihan susulan (pemungutan suara kembali), kata Abhan, diatur dalam UU No. 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

Dengan penundaan pemungutan suara, pemilihan yang sedang berlangsung dijadwalkan untuk tanggal kemudian setelah penyelenggara pemilu setuju untuk menghentikannya karena force majeure. idnslot

Dengan suara yang direstorasi, seluruh proses pemilihan dimulai kembali dari awal, juga karena alasan force majeure.

“Hukum tidak mengakui penundaan pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk segera memetakan daerah-daerah di mana beberapa tahap pemilihan masih layak dan daerah-daerah yang benar-benar tidak dapat mengadakan pemilihan,” katanya.

Wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi oleh badan tersebut sebagai COVID-19 zona merah adalah Bekasi, Depok, Cirebon, dan Purwakarta di Jawa Barat; Tangerang dan Tangerang Selatan di Banten; Surakarta di Jawa Tengah; Pontianak di Kalimantan Barat; Manado di Sulawesi Utara; Bali; dan Yogyakarta.

“KPU harus mengadakan diskusi dengan kementerian terkait untuk menanggapi dampak virus korona, serta mengeluarkan produk hukum sebagai pedoman bagi kami [Bawaslu] dan peserta pemilu,” kata Abhan.

Dia menambahkan bahwa Bawaslu juga merekomendasikan bahwa KPU menerapkan pedoman teknis untuk mekanisme untuk setiap tahap pemilu dengan komunikasi intensif antara pejabat dan pemilih.

Anggota Bawaslu M. Afifuddin mengatakan bahwa Bawaslu, KPU dan Dewan Etika Organisasi Pemilihan (DKPP) akan mengadakan pertemuan bersama dengan menteri urusan politik, hukum dan keamanan dan menteri dalam negeri pada hari Rabu untuk membahas masalah ini.

Arwani Thomafi, wakil ketua Komisi II DPR yang mengawasi urusan dalam negeri, setuju dengan rekomendasi Bawaslu, dengan mengatakan bahwa KPU harus segera mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena penyakit tersebut dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

“Keputusan untuk penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara di beberapa daerah harus didasarkan pada kondisi obyektif di lapangan; dalam hal ini, pemetaan area yang terkena coronavirus, “kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan pemilihan kepala daerah 2020 tidak boleh ditunda sepenuhnya di semua daerah tetapi hanya di daerah-daerah yang terkena dampak serius.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

“Kita harus melihatnya kasus per kasus dan mengukurnya dengan alasan yang bertanggung jawab. Misalnya, kita dapat melihat indeks kerentanan pemilu suatu daerah untuk mengurangi konflik. Tidak perlu menunda pemilihan di daerah dengan indeks yang baik, “kata Arif, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar mendesak KPU untuk tidak cepat menunda pemungutan suara: “Untuk saat ini, lanjutkan saja tahapan pemilihan yang telah berlangsung. Namun, KPU harus membatasi kegiatan yang melibatkan besar kelompok orang. “

Pada hari Selasa, Indonesia memiliki 172 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk di daerah-daerah yang dijadwalkan untuk mengadakan pemilihan regional 2020 pada bulan September, seperti Surakarta dan Semarang di Jawa Tengah dan Denpasar di Bali. Setidaknya lima telah meninggal karena penyakit ini, sementara sembilan telah pulih.

Dewan Perwakilan Rakyat dan kelompok masyarakat sipil telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan menunda pemilihan regional yang dijadwalkan untuk bulan September dan mengubah metode kampanye politik dalam menanggapi pandemi coronavirus.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pada hari Senin bahwa KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Menteri Urusan Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Dalam Negeri harus membahas dengan para pemangku kepentingan kemungkinan untuk menunda pemilihan atau untuk menentukan hari pemungutan suara alternatif.

“Mungkin pemilihan dapat ditunda atau jadwal dapat dipertahankan tetapi hanya mekanisme tertentu yang diterapkan untuk menghindari penyebaran coronavirus,” kata Sufmi kepada wartawan, Senin.

Pilkada serentak 2020, dijadwalkan 23 September, bertujuan memilih 270 pemimpin daerah: sembilan gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota.

Periode kampanye, yang biasanya melibatkan pertemuan para kandidat dan interaksi dengan banyak orang, dijadwalkan dimulai pada 11 Juli dan berakhir pada 19 September.

Sufmi mengatakan, KPU harus memberikan alternatif untuk metode kampanye politik konvensional – yang biasanya melibatkan demonstrasi publik yang besar dan dengan demikian akan meningkatkan risiko penyebaran virus secara luas – seperti kampanye melalui platform media sosial.

“Gagasan dan program dapat dijelaskan melalui media massa atau platform lain yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka. Di era digital ini, kegiatan kampanye tanpa melibatkan banyak orang sangat mungkin,” katanya.

Pengawas pemilihan direktur Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa, meskipun hari pemungutan suara masih jauh, beberapa tahap yang melibatkan interaksi intensif antara pejabat dan pemilih saat ini sedang berlangsung, termasuk memperbarui data pemilih, verifikasi kandidat juga sebagai perekrutan dan pelatihan panitia pemungutan suara (PPS).

“Lebih baik menunda beberapa tahap pemilihan kepala daerah, yang memang bisa memengaruhi jadwal hari pemungutan suara, daripada berakhir dengan kekacauan,” katanya.

Titi melanjutkan dengan mengatakan bahwa KPU tidak boleh meremehkan pandemi karena negara-negara lain juga telah memutuskan atau telah mempertimbangkan untuk menunda pemilihan karena wabah koronavirus, seperti Inggris, yang telah menunda pemilihan lokal dan walikota dari Mei hingga tahun depan untuk. mengurangi dampak virus.

“Pemilihan untuk manusia, bukan manusia untuk pemilihan. [Itu] manusia pertama,” katanya, menambahkan bahwa KPU harus segera berkoordinasi dengan DPR, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyiapkan respon manajemen risiko yang komprehensif.

Pasal 120 UU 2015 tentang Pilkada menetapkan bahwa pemilu dapat ditunda jika terjadi gangguan, termasuk bencana nasional, yang akan mempengaruhi prosesnya.

“Undang-undang memungkinkan KPU untuk memutuskan masalah ini, dan saya tidak berpikir itu akan berdampak pada legitimasi pemilu. Kita tidak boleh mengambil risiko apa pun, ”katanya.

Pada hari Minggu, Indonesia telah mengkonfirmasi 117 COVID-19 kasus di seluruh negeri, termasuk di provinsi Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Lima orang telah meninggal karena penyakit itu dan delapan telah pulih, menurut data pemerintah.

Komisioner KPU Viryan Azis bersumpah untuk mempertimbangkan penundaan pemilihan kepala daerah tetapi menambahkan bahwa tidak ada keputusan yang dibuat sampai saat ini.

“Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah untuk menunda tahapan pemilihan atau menunda hari pemilihan itu sendiri,” kata Viryan, Senin.

Semua sembilan provinsi dan kabupaten yang akan mengadakan pemilihan lokal rentan terhadap gangguan, menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan tersebut mendesak para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan strategi untuk menjaga ketertiban umum. Indeks yang dirilis oleh Bawaslu pada hari Selasa mengungkapkan bahwa sembilan provinsi dan 48 kabupaten sangat rentan terhadap gangguan dalam pemilihan regional 2020.

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua – MPR membentuk Forum Papua sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan di Papua. Forum ini terdiri dari seluruh anggota DPR serta DPD yang dapil-nya berasal dari Papua.

Kamis (23/1), Forum Papua menggelar konferensi pers mengenai isu terkini di Papua. Forum tersebut mengkritik penanganan berbagai masalah Papua oleh pemerintah. Hadir anggota Forum Papua antara lain anggota DPD dari Papua Sanusi Rahaningmas dan Yorrys Raweyai, serta anggota DPR Fraksi PDIP dari Dapil Papua, Yorrys Raweyai.

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Sanusi menilai, pemerintah hingga saat ini tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik di Papua.

“Di satu sisi, negara ini takut kehilangan Papua. Tapi di sisi lain dia tidak mampu menyelesaikan konflik yang ada di Papua,” sebut Sanusi di ruang rapat MPR, Senayan, Jakarta Pusat. judi slot

Ia mencontohkan, pemerintah memblokir seluruh akses internet di Papua saban kali wilayah itu dilanda konflik. Menurut Sanusi, pemerintah takut konflik Papua tersebar ke dunia internasional.

Setiap kali kerusuhan terjadi di Papua, itu semua internet segera diblokir. Hal ini menandakan bahwa negara tidak mau peristiwa di Papua itu terekspos keluar.

Jika terkespos, itu akan menjadi data publik bagi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua, yang dulunya sekian negara, sekarang sudah mencapai 57 negara dari 100 sekian negara. Ini sudah 50+1. Ini harus menjadi sebuah catatan bagi negara ini.

Selain itu, ia menyebut penanganan perkara di Papua juga selama ini hanya gencar di awal. Namun, lemah di akhir.

Begitu Papua sedang dalam kondisi ribut, itu negara gencar dengan berbagai fasilitas untuk datang berbondong-bondong ke Tanah Papua melihat kondisi. Namun setelah itu? Hilang tanpa bekas.

Kritik Pemerintah Papua Tentang Penanganan Konflik Papua

Di kesempatan yang sama, Komaruddin Watubun mengkritisi langkah Kapolri yang sempat ngantor di Papua saat konflik meletus. Eks Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah ngantor di Papua September 2018. Saat itu, Papua sedang memanas.

“Karena yang seperti yang kita lihat ketika ada masalah Papua, kan negara sibuk. Presiden, menteri, ramai-ramai sibuk. Semua pulang pergi. Panglima TNI dan Kapolri bikin kantor di Papua. Habis itu tidak ada tindaklanjutnya,” ujar Komaruddin.

“Kebiasaan begini yang kami-kami ini merasa, masa negara seperti ini? Urusan negara seperti orang main catur saja, ” lanjut Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP itu.

Lebih lanjut, Yorrys Raweyai mengatakan, Forum Papua ingin bertemu dengan pemerintah untuk membahas solusi dari berbagai masalah di Papua.

“Kita fokus kepada kasus kasus, kejadian satu tahun terakhir misalnya Nduga. Sampai sekarang terlalu banyak persepsi kejanggalan yang muncul dalam fakta persidangan,” ungkapnya.

Mendagri Tito Karnavian menilai kawasan Papua masih menjadi daerah rawan konflik saat pemilu. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah sistem pemilihan menggunakan noken hingga keberadaan kelompok separatis bersenjata di Papua.

“Pertama, potensi konflik, terutama karena masalah sistem noken pegunungan, masalah jumlah pemilih, dan lain-lain. Ini kita akali dengan cara mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP, sensus, dan lain-lain yang sedang berjalan sekarang. Kita mediasi antara pihak-pihak yang berpotensi konflik,” kata Tito di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Sistem noken merupakan sistem pemilihan khas Papua yang biasanya diterapkan oleh masyarakat di kawasan pegunungan. Dalam sistem ini, suara masyarakat akan diwakili oleh kepala suku dan surat suara dimasukkan ke dalam noken.

Cara ini dinilai tidak demokratis karena suara akan bergantung kepada sikap politik kepala suku. Hal inilah yang biasanya kemudian memicu konflik selama proses pemilu.

Selain masalah sistem noken, menurut Tito, gangguan dalam pemilu juga bisa disebabkan oleh kelompok separatis bersenjata. Untuk mengatasi hal ini, Tito memastikan, pihaknya telah melibatkan Polri dan TNI untuk mempertebal keamanan jelang Pilkada serentak 2020.

“Kita perkuat dengan kegiatan intelijen, pendekatan kepada kelompok tersebut, maupun operasi penegakan hukum. Bila perlu penambahan jumlah anggota, bisa menggunakan sistem rayonisasi dari daerah terdekat yang tidak ada pilkada,” tutupnya.

Pilkada serentak 2020 akan digelar tanggal 23 September mendatang. Total, akan ada 270 daerah yang ikut serta dalam pesta demokrasi ini.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Mendagri Tito Karnavian. Salah satu agenda pembahasan terkait RUU yang masuk Prolegnas 2020.

Di awal rapat, Tito memaparkan sejumlah RUU usulan pemerintah yang diharapkan masuk Prolegnas 2020. Kemendagri mengusulkan 5 RUU. Pertama, perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, RUU Otsus Papua, Revisi UU Pemilu, RUU Perubahan Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan RUU Partai Politik.

Dari kelima usulan pemerintah tersebut, Tito meminta RUU Otsus Papua masuk dalam Prolegnas Prioritas di tahun 2020. Secara  khusus, Tito meminta Komisi II DPR mengutamakan pembahasan RUU Otsus Papua sudah rampung sebelum 2021.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut pengesahan RUU Otsus Papua penting karena UU Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

“Masalah UU No 21 Tahun 2001 Otsus Papua, kami juga minta prioritas 2020, karena UU yang lama berlaku 20 tahun akan selesai 2021 sehingga tidak ada waktu lagi membahasnya selain tahun 2020,” kata Tito di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta  Pusat, Rabu (22/1).

Salah satu poin penting dalam RUU Otsus Papua adalah keberlanjutan dana otonomi khusus 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua.

“Prinsipnya kita ingin melakukan percepatan pembangunan di papua, afirmative action, sehingga isu isu yang  bisa merusak keutuhan NKRI itu, itu terjaga,” sebutnya.

RUU mana saja yang akan masuk Prolegnas 2020 akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pukul 13.00 WIB siang ini. Ada sejumlah RUU yang menjadi fokus pemerintah. Misalnya 4 RUU Omnibus Law yang diharapkan masuk Prolegnas Prioritas, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Farmasi.

Kepala Biro Operasi Polda Papua, Kombes Pol Gatot Hariwibowo menyampaikan, personel dari Polda Papua yang disiapkan sebanyak 500 hingga 700 personel yang fungsinya membantu kepolisian di 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada itu.

“Para kapolres di 11 kabupaten telah menyiapkan rencana pengamanan dan personel yang dilibatkan. Ini semua berkaitan dengan anggaran yang diajukan ke bupati setempat,” kata Gatot, Selasa (21/01) di Mapolda Papua.

Gatot menyampaikan, saat ini sudah ada 4 kabupaten yang menjalin kesepakatan bersama pemda setempat yakni  Polres Yalimo, Supiori, Asmat dan Mamberamo Raya. Sedangkan 7 polres lainnya dalam proses kesepakatan dan masih dibicarakan.

Sementara untuk wilayah gangguan kamtibmas di 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 masih dipetakan.

“Mendekati proses kampanye baru dapat dideteksi tingkat kerawanannya, begitu juga mengenai ganggun distribusi logistik, belum dapat kami prediksi,”jelas  Gatot.

Banjir Ibukota Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik – Meluap! Awal tahun baru diiringi dengan hujan lebat. Walhasil limpasan air liar bergerak dari hulu. Tidak hanya Ibukota, wilayah sekitarnya pun bernasib serupa. Sekurangnya, beberapa titik di Tangerang, Depok dan Bekasi ikut terendam.

Kita perlu sampaikan simpati pada seluruh korban banjir, serta mendorong pengerahan bantuan untuk dapat sampai ke lokasi sasaran yang terdampak.

Meski begitu, tampaknya hanya di Ibukota, fenomena banjir mendapat sorotan yang sangat kuat. Momentum banjir mendapatkan muara politik. Wajar saja. Luapan air bercampur sumpah serapah terlihat di sosial media.

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Tidak pelak, banjir ini seolah membuka kembali luka yang membekas sisa kontestasi Pilkada DKI 2017. Gubernur Anies menjadi bahan bully, bahkan  diplesetkan menjadi Gabener, lebih jauh lagi disebut Wan Abud, Kadrun bahkan Onta Arab. Caci maki adalah normalitas kita saat ini, memilukan. gaple online

Batas intoleransi dan rasisme, sedemikian tipis, sering bertukar posisi selaras dengan tekanan kepentingan. Tentu menjadi bahan lelucon dan olok-olok adalah bagian dari resiko pemimpin, sekaligus moment of truth ujian kepemimpinan.

Manajemen Krisis

Jika merujuk linimasa media sosial, berbagai tagar menunjukkan perdebatan publik. Pembela dan pencela memberikan basis argumentasinya. Dalam pendekatan komunikasi publik, bencana alam berdekatan dengan periode krisis.

Dengan begitu perlu dilakukan penanganan yang terpadu dalam melewati fase krisis. Publik memiliki hak dalam menilai. Tetapi bila tidak mampu direspon dengan sigap, bisa jadi bencana alam berubah menjadi bencana politik.

Peran public relations menjadi penting. Terlebih, karena intensi Ibukota sebagai etalase dari wajah sebuah negara melekat. Harus disadari fase krisis, merupakan kombinasi dari ancaman sekaligus peluang (Firsan Nova, PRWar, 2014). Jika dapat ditangani dengan baik, citra merek tidak hanya akan pulih tetapi mendapatkan simpati positif, demikian pula sebaliknya.

Perang opini publik terjadi. Entitas yang terbelah, di sosial media, relatif dipenuhi dengan sentimen dominan yang negatif pada kinerja Gubernur. Bahkan mencoba melakukan perbandingan atas kerja Gubernur sebelumnya. Bersikap pasif dalam situasi krisis tentu dapat berakibat fatal.

Dibutuhkan pengelolaan krisis yang terpadu secara koordinatif bagian-bagian terkait. Perlu ditunjuk dan ditugasi untuk memberikan informasi secara reguler. Pengelolaan seluruh langkah-langkah taktis dan teknis, harus diinformasikan secara meluas ke publik, termasuk update apa yang telah dan akan dilakukan.

Sebaiknya, merangkul sebanyak mungkin media, termasuk di sosial media. Bersikap defensif sama buruknya dengan terlalu ofensif. Pemerintah daerah, harus mampu membangun relasi terbaiknya untuk mengamplifikasi tindakan melalui media. Bila tidak, periode krisis menjadi pertaruhan brand image.

Wajah Ibu kota

Mengapa kepemimpinan begitu mendapatkan sorotan tajam? Tentu saja karena beban tanggung jawab yang terletak di pundaknya. Bahwa penyebab banjir adalah aspek multidimensi adalah soal yang berbeda, sebab publik hanya akan terfokus pada apa yang dilakukan pemimpin. Begitu logika rasionalnya.

Banjir kali ini perlu serius ditangani. Bukan tidak mungkin, atas musabab banjir tersebut, akan terdapat alasan kuat untuk membenarkan pilihan pemindahan Ibukota, sebagai konsekuensi mengatasi beban berat Jakarta. Opsi solusi yang melompat, terlampau menyederhanakan persoalan.

Mimpi Ibukota, adalah puncak tertinggi dari imajinasi kota-kota. Dimana Ibukota memiliki keistimewaan lebih dari sebuah kota, yang menjadi lingkup interaksi dan teritori sosial. Ibukota menampilkan wajah representasi atas kompleksitas seluruh sendi kehidupan. Mulai dari ranah ekonomi, sosial bahkan politik.

Dengan begitu, seluruh harapan terbaik terletak pada Ibukota. Beban yang dipikulnya semakin berat. Pada kajian mengenai berbagai Ibukota, ketidakmampuan untuk mewujudkan visi komunal perkotaan, mengakibatkan kegagalan pembangunan, baik fisik maupun manusianya.

Konversi lahan serapan, batas antara ruang ekonomi dan residensial yang tidak direncanakan secara matang, mengakibatkan tumpang tindih wilayah pengembangan, adalah tantangan terbesarnya. Termasuk soal kepentingan ekonomi politik, dari para aktor yang bercokol di Ibukota.

Konsekuensi logis, perkembangan kota menjadi Ibukota, adalah daya tarik dan daya pikat bagi arus massif urbanisasi -urban sprawl. Maka densitas penduduk akan semakin mengalami kepadatan, batas ruang akan semakin bercampur, disertai berkurangnya wilayah spasial ruang publik.

Pada persoalan itu, leadership mendapatkan ujian. Menyeimbangkan kapasitas ruang, dan mengoptimalisasi fungsi wilayah, ditambah dengan keharusan untuk melakukan pendekatan manusiawi pada seluruh penduduk yang datang.

Populasi di Ibukota adalah social capital yang harus dapat dipergunakan secara baik. Bila jumlah yang bertambah tersebut tidak di maksimalisasi, bisa berubah menjadi hal yang destruktif. Kepadatan penduduk dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi, bahkan gesekan sosial (Eko Laksono, Metropolis Universalis, 2013).

Banjir menjadi periode belajar yang mahal bagi semua. Mengubah diri dari blaming culture menjadi learning culture. Termasuk kepada free rider yang menggunakan momen banjir sebagai arena pertarungan kepentingan.

Banjir Ibukota  Dan Kaitannya Dengan Dunia Politik

Refleksi Politik

Banjir di Ibukota kali ini bukan sekedar genangan. Sekaligus luapan. Sisipan politik tidak dapat dihindarkan. Momentum bencana, sekaligus momen politik. Menempatkan citra semata adalah kesalahan. Tampilan heroik dan dramatik yang diskenariokan, tidak perlu dimunculkan.

Kali ini, ketulusan dan kejujuran menjadi modalitas penting. Kapitalisasi isu oleh buzzer sosial media, perlu direspon melalui aksi nyata. Dibutuhkan penempatan juru bicara dari penanganan bencana banjir, lintas bagian secara terstruktur.

Peranan media mainstream tidak kalah pentingnya, untuk membantu menjelaskan duduk perkara. Terutama guna menjawab, terkait berbagai tuduhan yang mengakibatkan terjadinya bencana. Memenangi opini dan persepsi publik, mengatasi bias informasi.

Lebih jauh dari itu, orientasi kepada bantuan bagi korban terdampak banjir harus disegerakan, tersalurkan dan tersampaikan mengatasi beban penderitaan. Agar harapan di tahun yang baru, tidak hilang tersapu gelombang banjir yang melanda.

Sejatinya pemimpin, harus mampu menempatkan langkah konkrit mengatasi masalah banjir, dengan bertumpu pada kepentingan korban sebagai aspek tertinggi dari nilai kemanusiaan. Hal tersebut perlu diingatkan, lebih dari sekedar polesan citra politik.

Sehingga dapat mengubah wajah metropolis, tidak menjadi parasitopolis – kota penuh kejahatan sosial, atau tiranopolis -kota tirani absolut, bahkan necropolis -kota kematian, karena kekuasaan melupakan persoalan kemanusiaan. Menjadikan Ibukota yang memanusiakan manusia! Jelas dibutuhkan kerja lebih keras.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil menuturkan, terdapat dinamika dalam menangani persoalan bencana di Jabar. Dinamika yang dimaksud seperti sulitnya akses menuju lokasi bencana hingga masyarakat yang enggan untuk dievakuasi.

Dia menyebut misalnya di Bekasi, Jawa Barat. Emil, sapaan Ridwan Kamil pada Kamis (2/1) mengunjungi warga terdampak banjir di Vila Taman Kartini, Bekasi Timur dan juga Posko STMIK Bani Saleh di Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur.

Di sana, Emil berdialog dengan warga. Dari hasil dialog itu, sejumlah warga memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir. Warga enggan dievakuasi ke tempat aman hingga banjir surut.

“Di Kota Bekasi, ternyata tidak semua ingin dievakuasi, setengah warga, yang saya bertemu sambil naik perahu karet, bertahan, ingin mungkin seburuk-buruknya di luar, ingin nyaman di rumahnya sendiri, hanya mereka minta disuplai makanan saja,” kata Emil di Bandung, Jumat (3/1).

Terkait dengan data korban bencana, Emil mengaku belum mengetahuinya secara pasti karena data masih terus diperbaharui. Tapi menurut dia, secara pasti terdapat puluhan ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak.

“Detailnya (terdampak banjir) masih terus di-update, tapi yang pasti puluhan ribu KK terdampak. Saya monitor sistem penanganan pengungsian juga sudah berjalan dengan baik,” ujar dia.

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya – Nurullita (40 tahun), eks karyawan PT. PPLA, mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dia hendak melaporkan soal nasibnya yang di-PHK lantaran punya pilihan capres yang tidak sesuai dengan pilihan bekas perusahaannya itu.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery.

“Saya tidak ada permasalahan apa pun di kantor. Saya tidak tahu ya akan seperti itu (dipecat). Saya kan waktu itu foto saya itu dimasukin ke WhatsApp kantor, di-bully karena saya hadir di acaranya yang ada Pak Jokowi,” ungkap perempuan yang akrab disapa Lita ini saat ditemui di Kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Acara itu digelar para kepala desa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tak hanya itu, rangkaian kegiatan dalam acara itu pun dianggap tak bermuatan politis sebagaimana anggapan banyak pengkritik di media sosial. Begitu juga tak perlu dianggap kampanye

Diketahui, penyelenggaraan acara itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (BakornasP3KD).

Lita mengungkapkan, pemecatan atas dirinya dilakukan keesokan harinya setelah ia menghadiri acara Konvensi Rakyat, tempat Jokowi menyampaikan pidato. Ia tidak menyangka sekaligus kecewa dipecat hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Presiden.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

Lita sebelumnya menghadiri Konvensi Rakyat tanggal 24 Februari 2019, di Sentul, Bogor. Dalam agenda tersebut, Jokowi menyampaikan Pidato Kebangsaan.

Karena bisa berdiri sangat dekat dengan Jokowi, Nurlita spontan merasa bangga. Momen itu ia abadikan dalam bentuk foto yang kemudian ia upload ke dinding facebook-nya, dengan caption yang menunjukkan kebanggaannya itu.

Karena foto itulah, Nurlita keesokan harinya dipecat oleh manajemen PT. PPLA. Alasannya, Nurlita punya pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tersebut.

“Saya di lokasi Pak Jokowi sedang berpidato dan merasa bangga saja. Biasanya saya lihat di TV, ini saya melihat langsung, hanya 5 langkah dari Bapak Jokowi. Enggak ada saya mengucapkan siapa dan siapa, hanya saya kagum aja,” kisah Lita.

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

“Ya seperti itulah foto saya udah dibagikan di grup WhatsApp kantor ya, di-bully juga saya di sana. Acaranya kan hari Minggu, Senin paginya langsung dipecat,” terangnya lagi.

Perihal bully, Lita mengatakan, kerap menerima bully yang tidak mengenakkan. Salah-satunya yang diucapkan secara langsung oleh bosnya di kantor.

“Kamu dukung 01, tapi kamu cari makan di sini, malu dong,” kata Lita menirukan ucapan bosnya.

Akibat pemecatan ini, Lita pun melaporkannya ke Kemenaker. Lita datang sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Kemenaker didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

“Jadi kami dari organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo) mendampingi Ibu Lita. Yang mana Ibu Lita ini menjadi korban dari perusahaannya hanya karena perbedaan pandangan politik, yaitu pemutusan kerja secara sepihak. Ini sangat ironis, karena Ibu Lita bekerja pada perusahaan swasta, statusnya bukan aparatur sipil negara,” terang Muhamad Rizki, anggota organisasi Harjo, saat keluar dari kantor Kemenaker.

Menurut Rizki, PHK sepihak yang dilakukan bekas perusahaannya tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang adil serta profesional. Perusahaan telah melanggar Pasal 28 E ayat 3 UU 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Sebagai informasi, PT. PPLA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo. Perusahaan ini terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pihak PT PPLA membantah tudingan Nurullita itu. Komisaris PT PPLA, Mery Puspitasari, mengatakan, Nurullita yang mengundurkan diri dari pekerjaannya.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery saat dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/3).

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Dia itu mau saya pindahkan. Saya itu punya dua kantor, ya. Intinya gini deh, kalau bahasanya, kalau kinerjanya enggak benar, saya pindahan ke kantor 1,” katanya.

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Kinerjanya enggak bagus,” jawab Mery soal ditanya alasan pemindahan Nurullita.

Nurullita mendatangi kantor Kemenaker dengan didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

Menurut cerita Nurullita, perusahaan memecatnya karena menghadiri acara Konvensi Rakyat yang dihadiri oleh capres nomor urut 01 Jokowi. Keesokan harinya, Nurullita dipecat karena memiliki pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tempat ia bekerja.

Nurullita mempertanyakan sikap perusahaan yang memecatnya hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Jokowi.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

“Ini cukup menyedihkan juga ya. Karena apalagi pegawai swasta kan tidak ada yang namanya permasalahan untuk mengambil keputusan untuk memilih atau mendukung ikut proses dalam kampanye-kampanye pilpres,” kata Arya saat dihubungi, Jumat (22/3).

Ia kemudian mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengusut kasus Nurullita. Sebab, Arya mengatakan perusahaan tak boleh semena-mena dalam memberhentikan karyawan, terlebih urusan pilihan politik.

“Kita harapkan ini diproses saja di Disnaker, supaya tidak bisa semena-mena seperti ini, gitu. Kita berharap Disnaker bisa mengambil keputusan yang baik untuk hal ini, dan perusahaan harus mematuhi keputusan tersebut,” ucap Arya.

Arya berpandangan, berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Dia heran dengan sikap PT PPLA itu. “Ini swasta kok bisa melakukan hal seperti itu kepada pegawainya karena beda pilihan dengan bosnya, mungkin ya,” tutur Politikus Perindo itu.

PT PPLA sebelumnya membantah memecat Nurullita. Mereka berdalih akibat kinerja buruk, maka Nurullita dipindah tugaskan. Akan tetapi Nurullita tak mau dipindah hingga akhirnya mengundurkan diri.

Terkait alasan itu, Arya juga tak sependapat. Menurutnya, cara perusahaan memperlakukan Nurullita tak tepat.

“Alasan perusahaan memindahkan, nah itu juga pola yang enggak bener, memindahkan dia ke sana dan akhirnya dipecat itu enggak bener,” sebut Caleg Perindo Dapil Sumut III itu.

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia  – Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, pada Kamis (23/1) menginjakkan kaki di kota  Yogyakarta. Ia berada di Yogyakarta atas undangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI.

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengaku banyak belajar dari salah satu parpol di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ucapan itu disampaikan Orban saat berada di Yogyakarta.

Orban berada di Yogyakarta atas undangan PKB untuk menghadiri Executive Committee Meeting Pimpinan Parpol dari seluruh dunia yang tergabung dalam Centrist Democracy International (CDI) pada Kamis (23/1).

Dia mengatakan, salah satu hal yang dipelajarinya dari PKB ialah bagaimana PKB mengedepankan identitas dan keagamaan dalam berpolitik.

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI.

“Sekitar setahun yang lalu saya bertemu dengan PKB. PKB saya lihat merupakan partai yang menginspirasi. Kita tahu di Eropa kita punya masalah soal isu identitas. Isu utamanya adalah gimana mempertahankan identitas nasional dan kekristenan,  kekuatan liberal berusaha memperkenalkan era baru, yaitu pascaKristen,” ucap Orban di Yogyakarta, Kamis (23/1).

“Saya rasa identitas merupakan hal yang penting bagi manusia. Terutama dalam hal identitas keagamaan,” sambung Orban.

Pada kesempatan tersebut, Orban secara khusus berterima kasih kepada PKB karena sudah menunjukkan identitas mereka dalam perpolitikan.

“Sebagai seorang Hungaria, Saya berterima kasih untuk memahami gerakan Islam mereka dan bagaimana mengekspresikan diri mereka secara politis. Saya melihat, kita melangkah semakin dekat. Kedekatan kita semakin erat,” kata dia.

“Beliau diundang oleh PKB kalau nggak salah, untuk datang dan oleh karena itu beliau datang ke acara itu,” sebut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat ditemui di Jakarta.

Setelah dari Yogyakarta, Orban akan terbang ke Jakarta. Dia dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Namun, pertemuan tersebut molor dari jadwal.

Bertamunya PM Hungaria Ke Indonesia

Awalnya, Jokowi dan Orban dijadwalkan bertemu pada pukul 15.00 WIB. Akan tetapi, pertemuan ditunda selama satu jam.

“Sore ini, (PM Hungaria) Viktor Orban sudah di Yogyakarta. Dia semestinya bertemu Presiden jam tiga,” sebut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, di kantor Kemlu, Kamis (23/1).

“(pertemuan) dimundurkan jam 16.00 WIB karena pesawat terlambat dari Yogyakarta,” sambung dia.

Faizasyah tidak membeberkan penyebab pesawat yang membawa rombongan kenegaraan Hungaria terlambat berangkat dari Yogyakarta.

Dia mengatakan, Orban berada di Yogyakarta atas undangan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah bertemu Jokowi, Orban dijadwalkan langsung kembali ke negaranya.

Viktor Orban dan rombongan kenegaraan Hungaria tiba Istana Merdeka pada pukul 16.20 WIB. Setelah disambut Jokowi, Orban langsung menandatangani buku tamu kemudian menggelar pertemuan di ruang utama Istana Merdeka.

Saat bertemu Orban, Jokowi ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Seskab Pramono Anung.

Jokowi dan Orban akan membicarakan penguatan hubungan kedua negara terutama di bidang perekonomian. Pertemuan dua kepala pemerintahan tersebut juga merupakan puncak perayaan hubungan diplomatik RI-Hungaria ke-65.

“Saya menerima tamu dari jauh, dari Eropa tengah, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán di Istana Merdeka, hari ini. Kami membahas kerja sama di sejumlah bidang. Di antaranya tentang proyek penyediaan air bersih yang sudah selesai Desember 2019 dan diimplementasikan di 36 daerah di 12 provinsi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi dikutip laman facebooknya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, pertemuan itu juga membahas terkait program beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pelatihan sepakbola di Hungaria. “Ada program beasiswa di mana pemerintah Hungaria menyediakan 100 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia,” jelasnya.

“Hungaria juga berkomitmen untuk menyederhanakan proses visa bagi warga negara Indonesia,”

Bukan pertama kali Jokowi dan Orban bertemu di Indonesia. Pada 2016 lalu pertemuan serupa juga digelar di ibu kota Jakarta.

Jokowi menjelaskan alasan pertemuan ini digelar berkaitan dengan kerja sama yang sudah dijalin antar kedua negara. Salah satunya program penyediaan air bersih yang selesai tahun 2019 lalu.

“Tentu saja atas kerja sama kami dalam penyediaan air bersih, saya menghargai proyek yang selesai pada bulan Desember 2019 dan dilaksanakan di 36 lokasi di 12 provinsi di Indonesia,” kata Jokowi di lokasi.

Tak hanya itu, pembahasan juga merujuk pada dukungan Hungaria dalam Teknologi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Gerbang Tol. Jokowi meminta kesiapan dokumen mereka untuk badan usaha pelaksana sebelum lelang dibuka pada April 2020 nanti.

“Kerja sama tol, harap pastikan dokumen untuk proyek diserahkan pada 31 Januari 2020, yang terbaru, proses penawaran berlangsung pada bulan April 2020,” ujarnya.

Hingga kini pertemuan masih berlangsung secara tertutup. Orban dan Jokowi bukan kali pertama bertemu di Jakarta. Kedua kepala pemerintahan pernah melakukan pertemuan serupa pada 2016 lalu.

Keinginan Indonesia agar Uni Eropa membebaskan visa kunjungan kepada WNI mendapatkan dukungan Hungaria.

Dukungan dari negara anggota Uni Eropa itu disampaikan di sela kunjungan PM Hungaria Viktor Orban ke Indonesia. Saat berada di Jakarta Orban bertemu Presiden Jokowi. Menurut Menlu Hungaria Peter Szijjarto pembebasan visa schengen dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia-Uni Eropa. Szijjarto turut mendampingi Orban ketika bertemu Jokowi.

“Terkait hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, Hungaria mendukung pemberian bebas visa bagi WNI yang akan berkunjung ke negara-negara anggota UE tanpa visa,” kata Szijjarto.

Hingga kini, WNI belum mendapatkan fasilitas bebas visa schengen. Sampai 2020 ini, pemegang paspor hijau bebas visa ke sebanyak 71 negara kecuali negara-negara anggota Uni Eropa.

Sebelum mendampingi Orban, Szijjarto juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi. Pada pertemuan itu, turut menawarkan 100 beasiswa bagi pelajar. Pemberian beasiswa dimulai pada 2020 ini.

Atas pemberian ratusan beasiswa dari Hungaria, RI pun meningkatkan alokasi penerima beasiswa darmasiswa untuk pelajar Hungaria. Kesepakatan itu disepakati oleh Retno dan Szijjarto usai menggelar pertemuan di gedung Kemlu.

Sementara itu, pertemuan PM Orban dan Presiden Jokowi ditujukan sebagai puncak peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Hungaria juga, jelas Jokowi, menawarkan kerja sama membangun rumah sakit yang berfokus kepada terapi kanker, onkologi, dan pengembangan rumah sakit militer.

Diketahui, sebelumnya PM Hungaria Victor Orban menjadi panelis di acara forum executive commite meeting Centris Democrat International (CDI) di Yogyakarta bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi partai politik yang tergabung di CDI.

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat – Pemilihan Umum (Pemilu 2019) memang telah usai digelar. Namun, suhu politik justru makin memanas beberapa waktu terakhir. Hal ini berhasil menyita perhatian Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Diungkapkan bahwa partai politik punya peranan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Partai-partai politik juga ikut bertanggung jawab untuk bangun Bangsa dan Negara,” kata Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (30/5/2019).

Ia mengungkapkan bahwa partai politik juga bertanggungjawab ketika Bangsa mengalami keretakan. Sehingga, tidak hanya menyebarkan kontestasi saja. Selain itu, Haedar menghimbau semua pihak untuk mencegah mobilisasi massa yang memiliki peluang menimbulkan kerusuhan.

Menurutnya, kini banyak masyarakat yang mulai cemas akan kerenggangan yang terjadi sekarang ini. Salah satunya adalah soal Aceh. Ia pun sampai dititipi pesan untuk tidak diprovokasi oleh berbagai hal.

“Jangan sampai luka yang dulu begitu dalam lalu muncul lagi,” ujarnya.

Bareskrim Polri menangkap politikus PAN, Mustofa Nahrawardaya, pada Minggu (26/5) dini hari di kediamannya di Jakarta Selatan. Tak lama setelah ditangkap, pemilik akun @akuntofa itu lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran hoaks.

Mustofa dalam unggahan di twitternya @akuntofa pada 24 Mei menyebarkan konten berbau hoaks dan ujaran kebencian SARA. Dia mengunggah video oknum polisi yang tengah menganiaya seorang laki-laki di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat kericuhan 21-22 Mei.

Dalam unggahannya itu, Mustofa juga menyebut pria yang dianiaya hingga tewas itu bernama Harun. Namun, belakangan Mustofa meralat unggahan itu.

Mustofa diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang 19 tahun 2016 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946.

Terkait maraknya masalah soal ekonomi, liberalisasi, dan sosial budaya yang diproduksi, menurutnya hal ini adalah tanggung jawab dari mereka yang duduk di Senayan alias anggota DPR. Kunci untuk meredakan suhu politik yang kian memanas ini adalah pada kaum elite bangsa.

“Kalangan elit ini yang selama ini keluarkan pernyataan kontroversial. Masyarakat itu umumnya sudah diam, tenang. Tapi elite ini yang masih ada geliat dalam hasrat politiknya,” ujarnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut anggota parlemen yang di Senayan turut bertanggungjawab atas memanasnya suhu politik bangsa.

Hal itu diungkapkan Haedar di sela-sela silaturahmi dengan awak media di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Dik Tiro, Kota Yogyakarta, Kamis (30/5).

“Seperti tadi yang saya sarankan juga, ajak lah yang di Senayan ini, partai-partai politik juga untuk ikut bertanggungjawab (terkait panasnya suhu politik),” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada elite politik agar menahan diri. Hasrat-hasrat politik harus ada batasannya. Sedangkan di masyarakat sendiri secara umum kondisi sudah tenang.

“Kalau masyarakat itu pada umumnya sudah diam, masyarakat itu sudah tenang. Tapi elite ini masih ada geliat di dalam hasrat-hasrat politiknya, mungkin untuk ada batasnya,” katanya.

Situasi politik memanas tersebut juga sempat memunculkan isu referendum di Aceh. Untuk itu, dia meminta semua pihak agar tidak semakin membuat panas situasi.

Haedar mengatakan kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei jangan sampai  terulang lagi. Apalagi sampai menimbulkan korban meninggal. Setidaknya, kata dia, ada dua cara yang bisa dilakukan.

“Caranya dua, satu kita ajak kembali semua elemen bangsa, untuk sudah cukup lah jangan ada pengerahan massa lagi, gitu ya,” katanya.

Kedua, dia berharap penanganan kasus ini juga harus baik. Soal kerusuhan juga harus diselesaikan agar tidak terjadi lagi.

“Tetapi juga ya semuanya harus berhenti dan kuncinya sebenarnya di para elite di setiap komponen,” katanya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengonfirmasi Mustofa Nahrawardaya yang ditangkap polisi karena membuat cuitan bermuatan hoaks adalah pengurus. Namun, caleg PAN itu sudah lama tidak aktif.

Meski begitu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mengatakan Muhammadiyah sedang mempertimbangkan memberikan bantuan hukum untuk aktivis medsos itu.

Panasnya Situasi Politik Karena Penyebaran Hoax Di Masyarakat

“PP Muhammadiyah mempertimbangkan dengan seksama untuk memberikan bantuan hukum untuk Saudara Mustofa,” ucap Abdul Mu’ti.

Bantuan hukum yang diberikan bukan berarti Muhammadiyah membenarkan tindakan Mustofa. Mu’ti menegaskan tindak-tanduk Mustofa tidak terkait dengan kebijakan PP Muhammadiyah.

“Apa yang dilakukan oleh Saudara Mustofa tidak ada sangkut pautnya dengan sikap dan kebijakan Muhammadiyah, tetapi lebih bersifat pribadi,” kata Mu’ti.

Di struktur Muhammadiyah, Mustofa tercatat sebagai anggota Divisi Broadcasting dan Informasi Publik Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. Namun sudah tidak aktif.

“Menurut informasi yang saya terima, sudah sekitar dua tahun Saudara Mustofa tidak aktif dalam kegiatan dan rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah,” ucap Abdul Mu’ti.

“Soal posisinya sebagai anggota MPI merupakan masalah internal Muhammadiyah,” pungkasnya.

Mustofa Nahrawardaya ditangkap polisi pada Minggu  dini hari di kediamannya, karena sebarkan hoaks penganiayaan remaja oleh polisi. Mustofa lalu ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa partainya siap memberikan pendampingan hukum. Untuk saat ini, dia menyebut internal PAN tengah mempelajari langkah-langkah pembelaan yang mungkin ditempuh.

“Jika diperlukan, tentu akan disiapkan juga kuasa hukum untuk memberikan pembelaan. Saat ini, kita masih mencari tahu secara detail tentang hoaks yang diduga disebarkan oleh Mustafa Nahra,” kata Saleh dalam keterangannya yang diterima kumparan, Minggu (26/5).

“Dari situ nanti, tentu akan dipelajari bagaimana langkah pembelaan yang dapat dilakukan,” imbuhnya

Di sisi lain, Saleh meminta agar polisi menyikapi masalah ini secara profesional. Khususnya dalam membuktikan semua tuduhan yang ada. Tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun.

“Saya berharap agar pihak kepolisian bersikap profesional. Perlu pembuktian yang akurat terkait dugaan penyebaran hoaks yang dialamatkan padanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh pun mengaku prihatin atas apa yang menimpa rekannya tersebut. Sebagai tokoh yang berada di pihak pendukung Prabowo-Sandi, Saleh menilai Mustofa sebagai aktivis medsos yang kritis.

“Saya ikut merasa prihatin dengan penetapan Mustafa Nahra sebagai tersangka. Dia salah seorang aktivis medsos yang selama ini dikenal kritis. Tidak hanya pada saat pemilu ini, bahkan jauh hari sebelumnya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam surat penangkapan yang diterima kumparan itu, Mustofa diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang 19 tahun 2016 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, perbuatan yang dilakukan Mustofa sudah sangat jelas, yakni telah memutarbalikkan keadaan yang sesungguhnya. Polri menegaskan tidak ada yang tewas dalam video itu.

“Kan udah, Pak Dedi Karopenmas sudah jelas (menyatakan), bahwa yang bersangkutan memutarbalikkan fakta,” ujar Iqbal saat konferensi pers di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR – Pemerintah Indonesia lagi dikejutkan oleh gerakan mahasiswa yang diinisiasi oleh generasi Z. Sebuah generasi yang dianggap paling individualis dan egois dibanding generasi para pendahulunya. Namun nyatanya, mahasiswa Gen Z mampu mengorganisir diri dan memobilisasi aksi.

Memang, sedikit orang bahkan pengamat politik yang mengetahui kenyataan bahwa di tangan generasi Z, politik tidak hanya menjadi perjuangan sosial tetapi sudah bersifat perjuangan personal.

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Alih-alih sebagai gerakan ideologis, gerakan mahasiswa saat ini lebih bermuatan praktis. Tujuan mereka turun kejalan menuntut DPR untuk membatalkan RUU KPK, RKUHP dan menuntaskan agenda reformasi. Karena kelompok mahasiswa sadar bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah kepentingan individu mereka dan masa depannya sendiri sebagai warga negara.

Sinisme mahasiswa Gen Z terhadap lembaga-lembaga negara, partai-partai politik, dan para politisi kadang diterjemahkan sebagai fenomena apatisme politik. Padahal ini fenomena yang jauh berbeda.

Alih-alih sebagai gerakan ideologis, gerakan mahasiswa saat ini lebih bermuatan praktis. Tujuan mereka turun kejalan menuntut DPR untuk membatalkan RUU KPK, RKUHP dan menuntaskan agenda reformasi. Karena kelompok mahasiswa sadar bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah kepentingan individu mereka dan masa depannya sendiri sebagai warga negara.

Aksi Demo Gen Z Demi Mendapat Keadilan DPR

Sinisme mahasiswa Gen Z terhadap lembaga-lembaga negara, partai-partai politik, dan para politisi kadang diterjemahkan sebagai fenomena apatisme politik. Padahal ini fenomena yang jauh berbeda.

Walaupun, anggapan ini lebih kuat terbangun karena persepsi mereka terhadap perilaku para politisi yang dianggap “korup” dan “jahat” ketimbang ketidakadilan sistemik.

Kebencian mahasiswa Gen Z  terhadap politisi semakin membesar, karena aktivisme politik kini dapat disalurkan tidak hanya melalui partai politik tetapi juga dapat dimandatkan pada berbagai bentuk kelompok politik, gerakan-gerakan protes, hingga penggunaan media baru.

Kebangkitan dari Politik Baru, menurut Andrew Heywood, dalam Politics (2013), dicerminkan dari gaya partisipasi yang lebih cair, partisipatoris, non hirarkis dan lebih spontan. Kehadiran politik baru juga ditopang oleh kemunculan masyarakat post-industri dan penyebaran nilai-nilai post-materialis.

Walaupun, anggapan ini lebih kuat terbangun karena persepsi mereka terhadap perilaku para politisi yang dianggap “korup” dan “jahat” ketimbang ketidakadilan sistemik.

Kebencian mahasiswa Gen Z  terhadap politisi semakin membesar, karena aktivisme politik kini dapat disalurkan tidak hanya melalui partai politik tetapi juga dapat diman

Kebangkitan dari Politik Baru, menurut Andrew Heywood, dalam Politics (2013), dicerminkan dari gaya partisipasi yang lebih cair, partisipatoris, non hirarkis dan lebih spontan. Kehadiran politik baru juga ditopang oleh kemunculan masyarakat post-industri dan penyebaran nilai-nilai post-materialis.

Eric Hoffer dalam bukunya yang berjudul The True Believer (1951), telah lama menyatakan bahwa orang yang paling mementingkan diri sendirilah yang kemungkinan besar paling gigih dalam perjuangan.

Menurut Hoffer, karena orang yang mementingkan diri sendiri sangat mudah merasa kecewa dan tidak puas. Maka dari itu, semakin besar sifat mementingkan diri seseorang, semakin tajam rasa kecewanya terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan dirinya.

Menariknya, jika ditelusuri lebih dalam, jujur dan terbuka, sebenarnya tidak semua mahasiswa merasa kecewa dan tidak puas terhadap berbagai polemik yang terjadi. Tetapi mereka tetap berada di dalam barisan demonstrasi.

Kondisi ini dijelaskan cukup lucu oleh Hoffer. Menurutnya, hampir dari seluruh kelahiran gerakan massa didahului oleh rasa bosan yang menumpuk yang tidak mendapatkan jalan keluar. Ini yang seringkali membuat, gerakan massa kemungkinan besar lebih banyak mendapatkan dukungan dari orang yang bosan daripada dari orang yang tertindas.

Sumber utama rasa bosan adalah kesadaran individu terhadap kehidupan yang menjemukan, hampa, tanpa makna. Maka dari itu, Hoffer menyatakan, individu dapat bebas dari rasa bosan jika ia hanyut dalam kegiatan kreatif atau sepenuhnya sibuk berjuang untuk hidup. Maka merangkul orang-orang bosan tersebut cukup potensial untuk memperbesar gerakan.

Pada konteks ini, kebosanan dapat menjelaskan munculnya hal-hal kreatif dan lucu di lautan massa sekaligus membuat seluruh mantan aktivis mahasiswa-mahasiswi dari generasi milenial, generasi X bernostalgia dengan berbagi foto masa lalu saat berdemonstrasi di media sosial.

Namun, dari semua unsur yang mempersatukan berbagai elemen gerakan mahasiswa bergerak bersama, rasa kecewa terhadap pemerintahan dan DPR adalah unsur yang paling menyatukan. Rasa kecewa menjadi tipping point yang menggerakan individu-individu untuk mengintegrasikan diri kedalam kolektif besar untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Rasa kekecewaan bersama dapat menyatukan perbedaan golongan, berbagi rasa kecewa bahkan dengan musuh sama dengan mengajaknya ikut bersama dalam satu barisan. Berbagi kekecewaan bisa menjadi wabah yang menjangkiti setiap orang untuk bertindak melampui norma dan tatanan sosial. Dan rasa kecewa hanya dapat diredam dengan memperbaiki keadaan bukan hanya memberi harapan.

Jangan sampai pemerintah terlambat dan menyesal, saat gerakan mahasiswa ini menjelma menjadi “Black Swan.”  Istilah  “Black Swan” dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb untuk menunjukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali yang melahirkan kegemparan. Dalam konteks ini adalah kemungkinan faktor X yang akan memberikan “kejutan” bagi situasi politik, ekonomi dan sosial mutakhir.

Terkait hal ini, mantan Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan secara pribadi mendukung mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPR. Dengan unjuk rasa, kata dia, mahasiswa dapat memunculkan dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah dan DPR.

“Saya ini mahasiswa dulunya. Saya senang demo dan saya mendukung mahasiswa demo, tetapi jangan merusak karena demo itu kemudian bisa memunculkan aspirasi. Dari situ pemerintah dan DPR jadi tahu apa keinginan mahasiswa,” kata Mahfud di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Mahfud menyayangkan unjuk rasa berakhir dengan kericuhan, yang kemudian merusak sejumlah fasilitas umum. Menurut dia, sebagai kalangan terpelajar mahasiswa seharusnya dapat menahan diri dari provokasi.

“Saya sudah bilang jangan membakar, jangan membakar hati dan jangan membakar gedung, kan gitu. Membakar hati kan manas-manasi terus gitu,” tegas Mahfud.

Terkait dugaan adanya pihak luar yang menumpang di tengah-tengah unjuk rasa, Mahfud menilai hal itu biasa di setiap aksi. Namun, menurutnya oknum yang menumpang tak pernah menjadi perhatian publik karena yang disoroti adalah aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

“Isu penumpang dan sebagainya menurut saya biasa, setiap demo ada penumpang ada provokatornya tapi itu tidak pernah menjadi arus utama. Ada yang menumpang ada, tapi enggak pernah menjadi perhatian publik karena yang jadi perhatian publik aspirasi utamanya,” ucap Mahfud.

“Saya melihat dari TV penumpangnya itu dia bicara sendiri dan viral dibuat sendiri di depan demo lalu ‘kami datang ke sini hanya meminta kepada MPR untuk mencopot Pak Jokowi’. Kan itu orang numpang dikeramaian, yang demo tidak bicara begitu yang demo asli,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah sudah memenuhi tuntutan mahasiswa dengan menunda pembahasan RKUHP. Sehingga ia meminta agar mahasiswa menahan diri dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.

“Sekarang waktunya cooling down. Untuk apa? Biar diolah dulu isi demonya kalau demo terus kapan (akan selesai), di demo terus padahal sudah ditangkap maksdunya,” pungkasnya.