Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya – Nurullita (40 tahun), eks karyawan PT. PPLA, mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dia hendak melaporkan soal nasibnya yang di-PHK lantaran punya pilihan capres yang tidak sesuai dengan pilihan bekas perusahaannya itu.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery. slot online

“Saya tidak ada permasalahan apa pun di kantor. Saya tidak tahu ya akan seperti itu (dipecat). Saya kan waktu itu foto saya itu dimasukin ke WhatsApp kantor, di-bully karena saya hadir di acaranya yang ada Pak Jokowi,” ungkap perempuan yang akrab disapa Lita ini saat ditemui di Kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/3). www.mrchensjackson.com

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

Acara itu digelar para kepala desa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tak hanya itu, rangkaian kegiatan dalam acara itu pun dianggap tak bermuatan politis sebagaimana anggapan banyak pengkritik di media sosial. Begitu juga tak perlu dianggap kampanye

Diketahui, penyelenggaraan acara itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (BakornasP3KD).

Lita mengungkapkan, pemecatan atas dirinya dilakukan keesokan harinya setelah ia menghadiri acara Konvensi Rakyat, tempat Jokowi menyampaikan pidato. Ia tidak menyangka sekaligus kecewa dipecat hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Presiden.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

Lita sebelumnya menghadiri Konvensi Rakyat tanggal 24 Februari 2019, di Sentul, Bogor. Dalam agenda tersebut, Jokowi menyampaikan Pidato Kebangsaan.

Karena bisa berdiri sangat dekat dengan Jokowi, Nurlita spontan merasa bangga. Momen itu ia abadikan dalam bentuk foto yang kemudian ia upload ke dinding facebook-nya, dengan caption yang menunjukkan kebanggaannya itu.

Karena foto itulah, Nurlita keesokan harinya dipecat oleh manajemen PT. PPLA. Alasannya, Nurlita punya pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tersebut.

“Saya di lokasi Pak Jokowi sedang berpidato dan merasa bangga saja. Biasanya saya lihat di TV, ini saya melihat langsung, hanya 5 langkah dari Bapak Jokowi. Enggak ada saya mengucapkan siapa dan siapa, hanya saya kagum aja,” kisah Lita.

Pemecatan Karyawan Karena Membela Politik Pilihannya

“Ya seperti itulah foto saya udah dibagikan di grup WhatsApp kantor ya, di-bully juga saya di sana. Acaranya kan hari Minggu, Senin paginya langsung dipecat,” terangnya lagi.

Perihal bully, Lita mengatakan, kerap menerima bully yang tidak mengenakkan. Salah-satunya yang diucapkan secara langsung oleh bosnya di kantor.

“Kamu dukung 01, tapi kamu cari makan di sini, malu dong,” kata Lita menirukan ucapan bosnya.

Akibat pemecatan ini, Lita pun melaporkannya ke Kemenaker. Lita datang sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Kemenaker didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

“Jadi kami dari organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo) mendampingi Ibu Lita. Yang mana Ibu Lita ini menjadi korban dari perusahaannya hanya karena perbedaan pandangan politik, yaitu pemutusan kerja secara sepihak. Ini sangat ironis, karena Ibu Lita bekerja pada perusahaan swasta, statusnya bukan aparatur sipil negara,” terang Muhamad Rizki, anggota organisasi Harjo, saat keluar dari kantor Kemenaker.

Menurut Rizki, PHK sepihak yang dilakukan bekas perusahaannya tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang adil serta profesional. Perusahaan telah melanggar Pasal 28 E ayat 3 UU 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Sebagai informasi, PT. PPLA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo. Perusahaan ini terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pihak PT PPLA membantah tudingan Nurullita itu. Komisaris PT PPLA, Mery Puspitasari, mengatakan, Nurullita yang mengundurkan diri dari pekerjaannya.

“Dia (Nurullita) enggak dipecat sama saya, orang dia keluar sendiri, gimana ceritanya. Surat (pemecatannya) saja di kantor enggak ada. Coba tanya (ke Nurullita) ada enggak bukti suratnya kalau saya pecat?” ujar Mery saat dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/3).

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Dia itu mau saya pindahkan. Saya itu punya dua kantor, ya. Intinya gini deh, kalau bahasanya, kalau kinerjanya enggak benar, saya pindahan ke kantor 1,” katanya.

Mery juga membantah perusahaannya memecat Nurullita karena perbedaan pilihan capres. “Enggak, enggak ada hubungannya itu (dengan pilihan capres),” kata Mery.

Mery menyebut Nurullita awalnya dipindahtugaskan ke kantor lain yang masih berada dalam naungan PT PPLA karena bekerja secara tidak baik. Namun, menurut Mery, Nurullita tidak bersedia dipindahtugaskan.

“Kinerjanya enggak bagus,” jawab Mery soal ditanya alasan pemindahan Nurullita.

Nurullita mendatangi kantor Kemenaker dengan didampingi beberapa anggota organisasi Habaib Relawan Jokowi (Harjo).

Menurut cerita Nurullita, perusahaan memecatnya karena menghadiri acara Konvensi Rakyat yang dihadiri oleh capres nomor urut 01 Jokowi. Keesokan harinya, Nurullita dipecat karena memiliki pilihan capres yang berbeda dengan mayoritas pegawai di perusahaan tempat ia bekerja.

Nurullita mempertanyakan sikap perusahaan yang memecatnya hanya karena memperlihatkan foto dirinya di acara bersama Jokowi.

“Paling tidak, setiap orang kan punya hak untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Jangan jadi paksaan ataupun menjadi intimidasilah,” tutur dia.

“Ini cukup menyedihkan juga ya. Karena apalagi pegawai swasta kan tidak ada yang namanya permasalahan untuk mengambil keputusan untuk memilih atau mendukung ikut proses dalam kampanye-kampanye pilpres,” kata Arya saat dihubungi, Jumat (22/3).

Ia kemudian mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengusut kasus Nurullita. Sebab, Arya mengatakan perusahaan tak boleh semena-mena dalam memberhentikan karyawan, terlebih urusan pilihan politik.

“Kita harapkan ini diproses saja di Disnaker, supaya tidak bisa semena-mena seperti ini, gitu. Kita berharap Disnaker bisa mengambil keputusan yang baik untuk hal ini, dan perusahaan harus mematuhi keputusan tersebut,” ucap Arya.

Arya berpandangan, berbeda pilihan adalah hal yang biasa. Dia heran dengan sikap PT PPLA itu. “Ini swasta kok bisa melakukan hal seperti itu kepada pegawainya karena beda pilihan dengan bosnya, mungkin ya,” tutur Politikus Perindo itu.

PT PPLA sebelumnya membantah memecat Nurullita. Mereka berdalih akibat kinerja buruk, maka Nurullita dipindah tugaskan. Akan tetapi Nurullita tak mau dipindah hingga akhirnya mengundurkan diri.

Terkait alasan itu, Arya juga tak sependapat. Menurutnya, cara perusahaan memperlakukan Nurullita tak tepat.

“Alasan perusahaan memindahkan, nah itu juga pola yang enggak bener, memindahkan dia ke sana dan akhirnya dipecat itu enggak bener,” sebut Caleg Perindo Dapil Sumut III itu.