Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat – Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato politik terakhirnya sebagai ketua partai di kongres nasional partai pada hari Minggu karena ia akan digantikan oleh pemimpin baru.

Sekretaris Jenderal Dems Hinca Panjaitan mengatakan pada hari Jumat bahwa mantan presiden masih akan melayani partai tetapi dia akan memberikan posisi ketua kepada anggota partai lainnya.

“Dia telah mempersiapkan pendaratannya,” kata Hinca di markas partai di Jakarta Pusat.

Hinca menolak menyebutkan calon potensial untuk jabatan itu, tetapi mengatakan bahwa ketua berikutnya akan berasal dari dalam partai, membantah rumor yang beredar bahwa mantan kepala Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo adalah salah satu kandidat.

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Ketika ditanya tentang kemungkinan putra sulung Yudhoyono Agus Harimurti menggantikan ayahnya, Hinca mengatakan Agus memiliki kesempatan yang sama dengan anggota lainnya, termasuk adik lelaki Agus, Edhie Baskoro.

Agus dilaporkan telah mengunjungi cabang-cabang regional partai sejak awal tahun untuk mempromosikan dirinya.

“Kandidat terkuat sejauh ini adalah Agus,” kata wakil ketua Dems Syarief Hasan.

Namun, Syarief tidak yakin apakah Agus akan berlari tanpa lawan.

Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak Oktober 2019 setelah tugasnya sebagai kepala komando pemilihan bersama partai berakhir setelah pemilihan umum 2019.

Banyak pengamat mengatakan Agus berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

Menurut sebuah survei pada bulan Februari yang dilakukan oleh Jakarta, Agus berada di antara lima calon kandidat presiden terkuat dengan elektabilitas 8,3 persen, di bawah mantan wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno (9,6 persen) dan di atas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (5,7 persen).

Agus Harimurti Yudhoyono, putra tertua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah terpilih sebagai ketua baru Partai Demokrat secara aklamasi pada hari Minggu, mengikuti jejak ayahnya.

Keputusan itu dibuat setelah sesi pleno, yang diadakan selama kongres nasional kelima partai di Jakarta, melakukan verifikasi dan menyatakan Agus memenuhi syarat untuk menjadi ketua baru partai.

“Itu benar, [dia] dipilih secara aklamasi,” kata eksekutif Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip oleh kompas.com, Minggu.

Selama pendaftaran pencalonannya, AHY telah menerima 93 persen suara dari dewan eksekutif regional partai (DPD) dan dewan eksekutif cabang (DPC).

AHY adalah politisi kelima yang memegang posisi tersebut setelah Subur Budhisantoso memimpin partai dari 2001 hingga 2005, Hadi Utomo dari 2005 hingga 2010, Anas Urbaningrum dari 2010 hingga 2013 dan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2013 hingga 2020.

Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak Oktober 2019 setelah tugasnya sebagai kepala komando pemilihan bersama partai berakhir setelah pemilihan umum 2019.

Banyak pengamat mengatakan Agus mungkin mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024.

Penyerahan kepemimpinan Partai Demokrat dari mantan ketua partai dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada putra sulungnya Agus Hartimurti Yudhoyono adalah kesempatan bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan pemilihan 2024 mendatang, kata para pengamat.

Agus terpilih sebagai ketua partai baru untuk menggantikan ayahnya setelah sidang paripurna di kongres nasional kelima partai di Jakarta pada 15 Maret 20.

Dia memasuki arena politik pada tahun 2016 ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, dengan Sylviana Murni sebagai pasangannya, menandai perubahan karir setelah 16 tahun di militer. Agus telah menjabat sebagai wakil ketua partai sejak 19 Oktober.

Peneliti Pusat Studi Strategis Internasional (CSIS) Arya Fernandes mengatakan kepemimpinan Agus datang pada waktu yang menantang bagi partai karena telah mengalami penurunan suara yang stabil.

“Agus memulai dengan situasi yang tidak nyaman. Ada tren penurunan suara untuk partai dalam pemilihan legislatif, 20% pada 2009, 10% pada 2014, dan 7% pada 2019, ”kata Arya.

Partai Demokrat selesai ketujuh dalam pemilihan legislatif 2019, mendapatkan 7,64% suara. Posisi seperti itu akan membuat sulit bagi Agus untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024, Arya mengatakan, mengingat bahwa ambang presiden saat ini bagian minimum dari partai suara legislatif harus menang untuk mencalonkan calon presiden adalah 20%, artinya Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan Agus untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Adi Wibowo memperingatkan bahwa pemilih akan meragukan kemampuan kepemimpinan Agus dalam pemilihan 2024 jika dia tidak memiliki prestasi politik atau keberhasilan konkret sebelum lomba.

Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Ketua Umum Demokrat

Maruf Amin yang merupakan Wakil Presiden Indonesia memberikan apresiasi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono atau sering disapa AHY yang terpilih menjadi Ketua Umum dari Partai Demokrat, di mana ia menggantikan ayahnya, Soesilo Bambang Yudhyono alias SBY.

“Saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada saudara AHY yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat,” ujar Maruf Amin di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Melihat Agus Harimurti Yudhoyono terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat, ia melihat adanya regenerasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat tersebut.

Terpilihnya AHY menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat yaitu untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Oleh karena itu, sekarang AHY telah resmi menggantikan ayahnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum di mana ia akan memimpin Demokrat selama lima tahun ke depan.

Di hadapan para kader, AHY berjanji akan membawa partai berlambang mercy itu kembali jaya seperti ketika sang ayah di awal-awal memimpin Demokrat.

Dia mengklaim, bahwa ayahnya sudah melakukan regenerasi dan memberikan peluang bagi generasi selanjutnya untuk memimpin Demokrat.

“Bapak SBY bukan hanya beretorika, dan beliau mengatakan memang partai ini harus terus menyiapkan kader-kader dan generasi-generasi penerusnya,” kata AHY.

“Tugas kita semuanya, generasi penerus adalah memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada para founding father, para pemimpin dan juga generasi pendahulu Partai Demokrat atas segala jasa, kerja keras, dan pengabdiannya untuk partai ini,” sambungnya.

Di tengah pandemi virus corona Covid-19, kabar mengejutkan datang dari Partai Demokrat. Ketua Umum partai tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menyerahkan tonggak kepemimpinan di partai berlambang mercy itu kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Estafet tersebut diumumkan pada Kongres V Demokrat yang digelar di Jakarta Convention Center, hari Minggu (15/3) lalu. Agus terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum lantaran diterima oleh 600 pemegang hak suara Demokrat yang hadir.

Sebelum sang putra sulung terpilih, SBY yakin pemimpin baru mampu mengemban tugas besar selama lima tahun ke depan. Dia juga mengatakan Partai Demokrat itu melakukan koreksi internal selama lima tahun belakangan. “Utamanya menyangkut integritas kader Demokrat,” kata SBY.

Karier politik AHY sendiri relatif melejit selama 2 tahun belakangan. Dia memulai posisinya sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat.

Setelah mengikuti Pemilu di tahun 2019, kemudian dia menjadi Wakil Ketua Umum Partai. Banyak yang menganggap ini merupakan loncatan karir AHY dan wujud Demokrat sebagai partai keluarga. Tetapi Rully Akbar yang merupakan Peneliti Lingkaran Survei Indonesia mengatakan AHY adalah pilihan terbaik di tengah-tengah kemerosotan suara dari partai. “Tanpa menepikan yang lain, dia paling populer dan pengalamannya banyak,” kata Rully.

Rully mengatakan AHY sudah memiliki bekal yakni maju pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Gagal meraih kursi DKI-1, namanya lalu sempat digadang sebagai calon wakil presiden sebelum Pemilihan Presiden 2019. “Dia mewarisi SBY secara langsung, paling dekat dengan tahta,” kata Rully.

Selain itu Rully juga menganggap usia muda AHY menjadi bekal lain untuk menggantikan sang ayah yang semakin berumur. Regenerasi ini penting lantaran suara Demokrat terus menurun sejak kontestasi politik 2014. Usai menjadi juara tahun 2009, Demokrat berada di posisi empat di

Pemilihan Umum Legislatif dengan 10,1% suara. Lima tahun kemudian perolehan suaranya terjun ke posisi 7 dengan 7,77% suara. “Dengan direvitalisasi AHY mungkin saja bisa kembali paling tidak ke tiga besar,” katanya.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

Penundaan Pemilu Karena COVID-19 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan penundaan pemilihan umum daerah 2020 di daerah-daerah di mana orang-orang telah dinyatakan positif menggunakan COVID-19.

Kepala Bawaslu Abhan mengatakan pada hari Selasa bahwa badan tersebut telah mengirim surat rekomendasi kepada KPU pada hari Senin, meminta komisi untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana “penundaan pemungutan suara”  dan pemilihan susulan mungkin dilakukan.

Istilah pemilihan lanjutan (penundaan pemungutan suara) dan pemilihan susulan (pemungutan suara kembali), kata Abhan, diatur dalam UU No. 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

Dengan penundaan pemungutan suara, pemilihan yang sedang berlangsung dijadwalkan untuk tanggal kemudian setelah penyelenggara pemilu setuju untuk menghentikannya karena force majeure.

Dengan suara yang direstorasi, seluruh proses pemilihan dimulai kembali dari awal, juga karena alasan force majeure.

“Hukum tidak mengakui penundaan pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk segera memetakan daerah-daerah di mana beberapa tahap pemilihan masih layak dan daerah-daerah yang benar-benar tidak dapat mengadakan pemilihan,” katanya.

Wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi oleh badan tersebut sebagai COVID-19 zona merah adalah Bekasi, Depok, Cirebon, dan Purwakarta di Jawa Barat; Tangerang dan Tangerang Selatan di Banten; Surakarta di Jawa Tengah; Pontianak di Kalimantan Barat; Manado di Sulawesi Utara; Bali; dan Yogyakarta.

“KPU harus mengadakan diskusi dengan kementerian terkait untuk menanggapi dampak virus korona, serta mengeluarkan produk hukum sebagai pedoman bagi kami [Bawaslu] dan peserta pemilu,” kata Abhan.

Dia menambahkan bahwa Bawaslu juga merekomendasikan bahwa KPU menerapkan pedoman teknis untuk mekanisme untuk setiap tahap pemilu dengan komunikasi intensif antara pejabat dan pemilih.

Anggota Bawaslu M. Afifuddin mengatakan bahwa Bawaslu, KPU dan Dewan Etika Organisasi Pemilihan (DKPP) akan mengadakan pertemuan bersama dengan menteri urusan politik, hukum dan keamanan dan menteri dalam negeri pada hari Rabu untuk membahas masalah ini.

Arwani Thomafi, wakil ketua Komisi II DPR yang mengawasi urusan dalam negeri, setuju dengan rekomendasi Bawaslu, dengan mengatakan bahwa KPU harus segera mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena penyakit tersebut dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

“Keputusan untuk penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara di beberapa daerah harus didasarkan pada kondisi obyektif di lapangan; dalam hal ini, pemetaan area yang terkena coronavirus, “kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan pemilihan kepala daerah 2020 tidak boleh ditunda sepenuhnya di semua daerah tetapi hanya di daerah-daerah yang terkena dampak serius.

Penundaan Pemilu Karena COVID-19

“Kita harus melihatnya kasus per kasus dan mengukurnya dengan alasan yang bertanggung jawab. Misalnya, kita dapat melihat indeks kerentanan pemilu suatu daerah untuk mengurangi konflik. Tidak perlu menunda pemilihan di daerah dengan indeks yang baik, “kata Arif, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar mendesak KPU untuk tidak cepat menunda pemungutan suara: “Untuk saat ini, lanjutkan saja tahapan pemilihan yang telah berlangsung. Namun, KPU harus membatasi kegiatan yang melibatkan besar kelompok orang. “

Pada hari Selasa, Indonesia memiliki 172 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk di daerah-daerah yang dijadwalkan untuk mengadakan pemilihan regional 2020 pada bulan September, seperti Surakarta dan Semarang di Jawa Tengah dan Denpasar di Bali. Setidaknya lima telah meninggal karena penyakit ini, sementara sembilan telah pulih.

Dewan Perwakilan Rakyat dan kelompok masyarakat sipil telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan menunda pemilihan regional yang dijadwalkan untuk bulan September dan mengubah metode kampanye politik dalam menanggapi pandemi coronavirus.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pada hari Senin bahwa KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Menteri Urusan Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Dalam Negeri harus membahas dengan para pemangku kepentingan kemungkinan untuk menunda pemilihan atau untuk menentukan hari pemungutan suara alternatif.

“Mungkin pemilihan dapat ditunda atau jadwal dapat dipertahankan tetapi hanya mekanisme tertentu yang diterapkan untuk menghindari penyebaran coronavirus,” kata Sufmi kepada wartawan, Senin.

Pilkada serentak 2020, dijadwalkan 23 September, bertujuan memilih 270 pemimpin daerah: sembilan gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota.

Periode kampanye, yang biasanya melibatkan pertemuan para kandidat dan interaksi dengan banyak orang, dijadwalkan dimulai pada 11 Juli dan berakhir pada 19 September.

Sufmi mengatakan, KPU harus memberikan alternatif untuk metode kampanye politik konvensional – yang biasanya melibatkan demonstrasi publik yang besar dan dengan demikian akan meningkatkan risiko penyebaran virus secara luas – seperti kampanye melalui platform media sosial.

“Gagasan dan program dapat dijelaskan melalui media massa atau platform lain yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka. Di era digital ini, kegiatan kampanye tanpa melibatkan banyak orang sangat mungkin,” katanya.

Pengawas pemilihan direktur Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa, meskipun hari pemungutan suara masih jauh, beberapa tahap yang melibatkan interaksi intensif antara pejabat dan pemilih saat ini sedang berlangsung, termasuk memperbarui data pemilih, verifikasi kandidat juga sebagai perekrutan dan pelatihan panitia pemungutan suara (PPS).

“Lebih baik menunda beberapa tahap pemilihan kepala daerah, yang memang bisa memengaruhi jadwal hari pemungutan suara, daripada berakhir dengan kekacauan,” katanya.

Titi melanjutkan dengan mengatakan bahwa KPU tidak boleh meremehkan pandemi karena negara-negara lain juga telah memutuskan atau telah mempertimbangkan untuk menunda pemilihan karena wabah koronavirus, seperti Inggris, yang telah menunda pemilihan lokal dan walikota dari Mei hingga tahun depan untuk. mengurangi dampak virus.

“Pemilihan untuk manusia, bukan manusia untuk pemilihan. [Itu] manusia pertama,” katanya, menambahkan bahwa KPU harus segera berkoordinasi dengan DPR, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyiapkan respon manajemen risiko yang komprehensif.

Pasal 120 UU 2015 tentang Pilkada menetapkan bahwa pemilu dapat ditunda jika terjadi gangguan, termasuk bencana nasional, yang akan mempengaruhi prosesnya.

“Undang-undang memungkinkan KPU untuk memutuskan masalah ini, dan saya tidak berpikir itu akan berdampak pada legitimasi pemilu. Kita tidak boleh mengambil risiko apa pun, ”katanya.

Pada hari Minggu, Indonesia telah mengkonfirmasi 117 COVID-19 kasus di seluruh negeri, termasuk di provinsi Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Lima orang telah meninggal karena penyakit itu dan delapan telah pulih, menurut data pemerintah.

Komisioner KPU Viryan Azis bersumpah untuk mempertimbangkan penundaan pemilihan kepala daerah tetapi menambahkan bahwa tidak ada keputusan yang dibuat sampai saat ini.

“Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah untuk menunda tahapan pemilihan atau menunda hari pemilihan itu sendiri,” kata Viryan, Senin.

Semua sembilan provinsi dan kabupaten yang akan mengadakan pemilihan lokal rentan terhadap gangguan, menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan tersebut mendesak para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan strategi untuk menjaga ketertiban umum. Indeks yang dirilis oleh Bawaslu pada hari Selasa mengungkapkan bahwa sembilan provinsi dan 48 kabupaten sangat rentan terhadap gangguan dalam pemilihan regional 2020.